JAKARTA, PARLE.CO.ID — Citra Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menunjukkan peningkatan signifikan di bawah kepemimpinan Sultan Bachtiar Najamuddin. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, DPD RI kini berada di peringkat keempat dengan penilaian positif sebesar 73,6%, meningkat 6,1 poin dibandingkan survei sebelumnya pada September 2024 yang mencatat angka 67,5%.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, menilai bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif anggota DPD yang secara konsisten menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat daerah.
“Kenaikan citra yang positif ini tak lepas dari peran anggota DPD RI yang dinilai telah mewakili aspirasi masyarakat,” ujar Abubakar Solissa dalam keterangannya, Minggu (26/1/2024).
Faktor Penentu Peningkatan Citra DPD RI
Beberapa faktor utama dinilai berkontribusi pada peningkatan citra DPD RI:
1. Kerja Nyata Anggota DPD RI
Solissa menjelaskan bahwa tugas utama anggota DPD untuk menyerap aspirasi dari berbagai daerah pemilihan (dapil) telah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan yang aktif dan langkah progresif juga menjadi kredit poin tersendiri bagi lembaga ini.
“Upaya menyerap aspirasi dari berbagai dapil serta tugas pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPD menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
2. Kepemimpinan Sultan Bachtiar Najamuddin
Kepemimpinan Sultan Bachtiar Najamuddin menjadi salah satu kunci keberhasilan. Solissa menyoroti kemampuan Sultan dalam membangun komunikasi politik lintas institusi, baik dengan legislatif maupun eksekutif.
“Faktor kepemimpinan Sultan Bachtiar Najamuddin memberikan kontribusi besar terhadap citra positif DPD. Beliau mampu menjadikan DPD sebagai lembaga strategis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” tambahnya.
3. Perjuangan Aspirasi Daerah di Tengah Keterbatasan Wewenang
Sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan daerah, DPD memiliki keterbatasan dalam struktur hukum ketatanegaraan. Namun, langkah-langkah progresif anggota DPD di bawah kepemimpinan Sultan mampu memberikan tekanan politik kepada legislatif dan eksekutif untuk mengakomodasi aspirasi rakyat.
“Meskipun kewenangannya terbatas, DPD berhasil menekan lembaga-lembaga lain untuk memperhatikan kepentingan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen yang nyata terhadap rakyat,” kata Solissa.
Citra DPD Sebagai Modal Politik Masa Depan
Survei Litbang Kompas menempatkan DPD RI di posisi keempat dengan penilaian positif yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga ini semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat.
Namun, Abubakar Solissa mengingatkan pentingnya menjaga tren positif ini melalui kerja politik yang terukur dan konsisten.
“Citra positif ini harus terus dijaga. DPD perlu menunjukkan komitmen nyata sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan masyarakat secara keseluruhan,” tegas Solissa.
Strategi DPD RI ke Depan
Agar citra positif ini tetap terjaga, Sultan Bachtiar Najamuddin dan anggota DPD RI harus menjalankan strategi berikut:
- Memperkuat Komunikasi Politik
Membangun hubungan yang lebih erat dengan institusi legislatif dan eksekutif untuk memperjuangkan kepentingan daerah. - Mengoptimalkan Aspirasi Masyarakat
Terus menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dari berbagai daerah pemilihan. - Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Menyampaikan hasil kerja dan capaian DPD RI secara terbuka kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat. - Melakukan Evaluasi Berkala
Mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja lembaga.
Citra positif DPD RI di bawah kepemimpinan Sultan Bachtiar Najamuddin mencerminkan keberhasilan lembaga ini dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil aspirasi daerah. Dengan kombinasi kepemimpinan yang kuat, kerja nyata anggota, serta strategi yang terukur, DPD RI semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia.
Peningkatan ini harus dijadikan modal politik yang berharga untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga eksistensi DPD sebagai lembaga yang relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (P-01)
