BerandaUncategorizedEvaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Tantangan dan Harapan untuk Efisiensi Anggaran

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Tantangan dan Harapan untuk Efisiensi Anggaran

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dengan anggaran awal sebesar Rp71 triliun, program ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi memerlukan pengelolaan yang cermat agar efektif dan efisien.

“Komisi IX berkomitmen untuk terus mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program ini secara reguler. Hal ini penting untuk memastikan anggaran yang besar tersebut benar-benar dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Nurhadi dalam pernyataan resmi pada Minggu (19/1/2025).

Pentingnya Evaluasi dan Sistem Pemantauan

Menurut Nurhadi, evaluasi reguler diperlukan untuk memantau efektivitas program dan mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang mungkin muncul selama implementasi. Ia juga menggarisbawahi perlunya keberlanjutan program yang saat ini anggarannya hanya mencakup periode hingga Juni 2025.

“Anggaran sebesar ini harus digunakan dengan efisien untuk mencapai target utama. Pemerintah juga perlu memastikan sistem pemantauan berjalan optimal, sehingga setiap kebutuhan yang mendesak dapat segera diatasi,” jelas politikus Partai NasDem tersebut.

Nurhadi menegaskan bahwa Komisi IX siap mendukung pengajuan anggaran tambahan oleh Badan Gizi Nasional, jika diperlukan untuk memastikan keberlangsungan program.

Tantangan Anggaran dan Perluasan Target

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa anggaran Rp71 triliun hanya cukup untuk pelaksanaan hingga pertengahan tahun 2025. Ia juga menyebutkan bahwa cakupan program saat ini masih belum mampu menjangkau seluruh anak sekolah di Indonesia.

“Jika kita ingin mencakup seluruh anak dari Januari tahun depan, maka diperlukan anggaran hingga Rp420 triliun,” kata Zulkifli Hasan pada Selasa, 7 Januari 2025.

Rencana pemerintah untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp140 triliun pada Juni 2025 bertujuan untuk memperluas cakupan penerima manfaat dan mendanai program hingga akhir tahun. Badan Gizi Nasional juga menyatakan komitmennya untuk menambah jumlah penerima manfaat demi meningkatkan dampak program MBG di masyarakat.

Harapan dan Dukungan DPR

Secara prinsip, Nurhadi menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa pengawasan anggaran harus diperkuat agar program ini berjalan sesuai dengan rencana.

“Kami mendukung penuh kesuksesan program ini, tetapi penggunaan anggaran harus benar-benar efisien. Kami juga akan memastikan bahwa target utama program dapat tercapai dalam waktu yang ditetapkan,” tegas Nurhadi.

Melalui pengawasan dan evaluasi yang intensif, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, sekaligus memanfaatkan anggaran negara secara optimal. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...

Ahmad Muzani: Arsip Konstitusi Merekam Perjalanan Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia

Perjalanan Indonesia membangun negara dan demokrasi tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi juga...

More like this

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...