JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengumumkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sigi dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Tengah akan dimulai pada 13 Januari 2025.
“Permasalahan gizi ini tidak hanya terjadi di Sigi, tetapi juga di berbagai wilayah Sulawesi Tengah. Program MBG ini merupakan langkah penting untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujar Abcandra di Dolo, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (11/1/2025).
Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional
Dalam kunjungannya, Abcandra menegaskan pentingnya memastikan bahwa program-program unggulan dari pemerintah pusat dapat berjalan baik di Kabupaten Sigi. Ia berencana segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk membahas teknis pelaksanaan MBG.
“Saat ini kami sedang menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional. Segera setelah diterima, kami akan memastikan program ini dapat berjalan dengan baik,” ungkap Abcandra.
Abcandra juga optimis dengan semangat pemerintah Kabupaten Sigi dalam mendukung keberhasilan program ini.
“Pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk menjalankan program dari pemerintah pusat. Kita semua berupaya agar pelaksanaan ini sesuai jadwal,” tambahnya.
Tantangan Infrastruktur di Wilayah Terpencil
Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapatta, menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan MBG adalah kondisi infrastruktur di wilayah terpencil seperti Kecamatan Kulawi Selatan, Pipikoro, dan Marawola Barat.
“Kami membutuhkan solusi konkret dari pemerintah pusat untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Infrastruktur sulit diakses, terutama di wilayah seperti Pipikoro,” kata Bupati Irwan.
Berharap Jangkau Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sigi
Ia berharap program MBG dapat menjangkau seluruh 16 kecamatan di Kabupaten Sigi, termasuk wilayah terpencil. “Program ini tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun kesetaraan akses terhadap layanan dasar,” pungkasnya.
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Tengah menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dukungan dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan program ini, terutama dalam menghadapi tantangan geografis di wilayah terpencil. (P-01)
