BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
Rabu, 13 Mei 2026
More
    BREAKING INTEL
    GEOPOLITIK: US Navy kerahkan kapal perusak ke Selat Hormuz guna amankan pelayaran "Project Freedom". AKADEMIK: Prof. Arief Hidayat (Eks Ketua MK) resmi dikukuhkan sebagai Profesor Emeritus di Universitas Borobudur. BEAUTY: Agnes Aditya Rahajeng (Banten) resmi dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2026 di JICC. HUKUM: Eks Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto divonis 4,5 tahun penjara terkait korupsi LNG. ADVOCACY: Puteri Indonesia 2026 Agnes Rahajeng luncurkan inisiatif "Rahajeng Closet" untuk pendidikan anak. GEOPOLITIK: US Navy kerahkan kapal perusak ke Selat Hormuz guna amankan pelayaran "Project Freedom". AKADEMIK: Prof. Arief Hidayat (Eks Ketua MK) resmi dikukuhkan sebagai Profesor Emeritus di Universitas Borobudur.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    BerandaPeristiwaPelajaran Demokrasi dari Korea Selatan, Prof. Arie: Peringatan untuk Indonesia

    Pelajaran Demokrasi dari Korea Selatan, Prof. Arie: Peringatan untuk Indonesia

    -

    JAKARTA, PARLE.CO.ID – Dinamika politik yang terjadi di Korea Selatan (Korsel), terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Yoon Suk Yeol yang berujung pemakzukan terhadapnya, setelah memberlakukan darurat militer pada Sabtu (7/12/24) baru-baru ini, bisa menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

    Demikian disampaikan Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Arie Afriansyah berbicara dalam Gelora Talk bertajuk “Gejolak Politik di Negeri K-Pop, Ada Apa?”, dikutip Kamis (19/12/24).

    Dengan jumlah penggemar K-Pop yang besar di Tanah Air, menurut Prof. Arie, potensi pengaruhnya terhadap kesadaran sosial dan politik masyarakat Indonesia tidak dapat diabaikan.

    “Mengapa? Karena penggemar K-Pop di Indonesia sangat banyak, dan mereka pasti memperhatikan apa yang sedang terjadi di Korea Selatan. Begitu pula dengan situasi yang terjadi di Indonesia, mereka pasti memantau,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, ia memandang pentingnya mekanisme check and balance antara presiden dan Parlemen dalam sistem demokrasi, seperti yang terlihat di Korea Selatan. Arie juga mengapresiasi kedewasaan politik yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang bertarung di sana, baik dari pemimpin politik maupun masyarakat.

    “Semua pihak di sana menunjukkan kedewasaan politik. Mereka mau menerima hasil proses demokrasi. Rakyatnya pun turut berperan aktif dengan memastikan proses tersebut berjalan dengan rapi dan tertib. Lihat saja, demonstrasi di sana dilakukan dengan damai, menggunakan balon dan diiringi lagu-lagu,” jelasnya.

    Kepatuhan Terhadap Hukum

    Selain itu, Prof. Arie menekankan bahwa seluruh dinamika politik di Korea Selatan berjalan sesuai koridor hukum. Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan politik, sementara rakyat dengan sabar menunggu hasil keputusan.

    “Proses ini bisa memakan waktu hingga enam bulan, tetapi rakyat Korea Selatan dengan dewasa menerima apapun keputusan pengadilan, baik menang maupun kalah. Ini menunjukkan kedewasaan mereka dalam berdemokrasi,” tegasnya lagi.

    Prof. Arie mengingatkan bahwa pelajaran dari Korea Selatan dapat menjadi refleksi bagi Indonesia, khususnya dalam memperkuat demokrasi dan menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. ***

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI