BerandaPeristiwaDidesak Kembalikan Gaji dan Tunjangan Rp140 Miliar Selama Blue Bird, Mintarsih Akan...

Didesak Kembalikan Gaji dan Tunjangan Rp140 Miliar Selama Blue Bird, Mintarsih Akan Bersurat ke Ketua DPR RI

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID– Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ., hingga saat ini masih terus memperjuangkan hak sahamnya di Blue Bird, agar kembali. Berbagai jalan pun ditempuhnya guna mendapatkan keadilan, termasuk bersurat ke Ketua DPR RI Puan Maharani juga Pimpinan Komisi III DPR RI, dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan Mintarsih kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis kemarin (5/9/2024) usai menjadi narasumber di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Langkah tersebut akan dilakukan Mintarsih, menyusul putusan yang dinilainya aneh dan sesat dari Mahkamah Agung (MA), dimana dirinya diwajibkan untuk mengembalikan gaji dan tunjangan yang diterimanya selama bekerja di perusahaan Blue Bird.

Termasuk denda dan belum lagi tudingan pencemaran nama baik, sehingga total Mintarsih didesak harus membayar Rp140 Miliar, yang juga dibebankan ke ahli waris dari Mintarsih.

“Saya akan bersurat, menyampaikan pengaduan yang saya tujukan kepada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan Komisi III DPR RI, yang diantara isinya adalah pendzoliman luar biasa kepada saya,” katanya.

Mintarsih mengaku heran, bagaimana mungkin MA bisa mengeluarkan surat putusan yang isinya ia harus mengembalikan gaji, tunjangan.

“Dan tudingan pencemaran nama baik yang sebetulnya tidak pernah saya lakukan. Bahkan total keseluruhan mencapai Rp140 Miliar,” ungkap Mintarsih.

Ketika ditanyakan soal kapan surat pengaduan tersebut akan disampaikan, Mintarsih menyatakan akan bersurat dalam waktu dekat ini.

“Dalam waktu dekat ini saya akan menyampaikan surat pengaduan saya,” terangnya lagi.

Selain itu, Mintarsih menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu ia juga telah bersurat ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), yang diantara isinya mempertanyakan apakah seseorang yang telah bekerja mengabdi, hingga ikut membesarkan perusahaan berpuluh tahun lamanya, kemudian tiba-tiba berujung gaji, tunjangan yang pernah dibayarkan diminta kembali, dan ada tudingan pencemaran nama baik.

“Saya pun hingga saat ini masih menunggu respon dari Kemenaker,” tutur Mintarsih yang juga dikenal sebagai Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) itu. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

DPR Dorong Kampus Jadi Mitra Diplomasi Indonesia, dari Etika AI hingga OECD

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong perguruan tinggi terlibat lebih aktif dalam...

Fahri Hamzah: Parliamentary Threshold 5 Persen, Kompromi Politik demi Kekuasaan

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menantang partai-partai besar yang...

Soliditas KWP Jadi Pesan Utama Ariawan untuk Kepengurusan 2026-2028

Menjaga soliditas internal dan memperkuat hubungan profesional dengan lembaga MPR, DPR dan DPD RI,...

Habib Aboe Minta Kapolri Suyudi Perkuat Polri Humanis dan Dekat dengan Masyarakat

Penguatan pendekatan humanis dan pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, menjadi salah satu harapan...

More like this

DPR Dorong Kampus Jadi Mitra Diplomasi Indonesia, dari Etika AI hingga OECD

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong perguruan tinggi terlibat lebih aktif dalam...

Fahri Hamzah: Parliamentary Threshold 5 Persen, Kompromi Politik demi Kekuasaan

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menantang partai-partai besar yang...

Soliditas KWP Jadi Pesan Utama Ariawan untuk Kepengurusan 2026-2028

Menjaga soliditas internal dan memperkuat hubungan profesional dengan lembaga MPR, DPR dan DPD RI,...