BerandaPeristiwaJabat Menteri Investasi/BKPM, Rosan Mesti Tuntaskan Empat PR

Jabat Menteri Investasi/BKPM, Rosan Mesti Tuntaskan Empat PR

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi, melantik mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat, yang juga Ketua Tim Kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (19/8/2024). Rosan menggantikan Bahlil Lahadalia yang kini dipercaya menduduki posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menyoroti masuknya Rosan Roeslan di Kabinet Indonesia Maju (KIM) diakhir masa jabatan pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira kepada warftawan di Jakarta, Senin (19/8/2024) menyebutkan ada empat pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM baru.

Empat PR yang dimaksud Bhima tersebut berkaitan dengan akselerasi investasi yang tertunda, peningkatan promosi, membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memformulasikan belanja pajak yang efektif, serta memacu peranan pemerintah daerah (Pemda) dalam pemajuan iklim investasi.

“Untuk percepatan realisasi investasi yang tertunda di pemerintahan, menteri Rosan bisa melakukannya dengan mempersiapkan strategi berupa pembentukan tim percepatan investasi yang lebih progresif. Meskipun waktunya terbatas karena berganti ke Prabowo, tapi ada waktu mempersiapkan strategi dan pembentukan tim percepatan investasi yang lebih progresif,” katanya.

Bhima menyampaikan, peningkatan promosi yang merupakan PR selanjutnya dari Menteri Rosan bisa menitikberatkan kepada sektor ekonomi yang berorientasi lingkungan (restoratif), serta promosi investasi di industri energi baru terbarukan (EBT). Hal itu menurutnya bisa meningkatkan komitmen investasi yang berkualitas dan menambah lapangan pekerjaan.

Sedangkan untuk membantu Kemenkeu memformulasi belanja pajak yang efektif, dilakukan melalui pemastian distribusi insentif pajak.

“Perlu dipastikan investasi yang mendapat pengurangan pajak berdampak positif ke serapan kerja, hingga dampak positif ke lingkungan sekitar wilayah investasi,” demikian Bhima Yudhistira. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

DPR Dorong Kampus Jadi Mitra Diplomasi Indonesia, dari Etika AI hingga OECD

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong perguruan tinggi terlibat lebih aktif dalam...

Fahri Hamzah: Parliamentary Threshold 5 Persen, Kompromi Politik demi Kekuasaan

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menantang partai-partai besar yang...

Soliditas KWP Jadi Pesan Utama Ariawan untuk Kepengurusan 2026-2028

Menjaga soliditas internal dan memperkuat hubungan profesional dengan lembaga MPR, DPR dan DPD RI,...

Habib Aboe Minta Kapolri Suyudi Perkuat Polri Humanis dan Dekat dengan Masyarakat

Penguatan pendekatan humanis dan pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, menjadi salah satu harapan...

More like this

DPR Dorong Kampus Jadi Mitra Diplomasi Indonesia, dari Etika AI hingga OECD

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong perguruan tinggi terlibat lebih aktif dalam...

Fahri Hamzah: Parliamentary Threshold 5 Persen, Kompromi Politik demi Kekuasaan

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menantang partai-partai besar yang...

Soliditas KWP Jadi Pesan Utama Ariawan untuk Kepengurusan 2026-2028

Menjaga soliditas internal dan memperkuat hubungan profesional dengan lembaga MPR, DPR dan DPD RI,...