JAKARTA, PARLE.CO.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni mengapresiasi atas operasi masif aparat Kepolisian terhadap pemberantasan narkoba. Dia menilai, langkah Polri untuk melakukan sterilisasi terhadap wilayah ‘kampung narkoba’ itu sudah tepat.
“Kita apresiasi langkah aparat Kepolisian,” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Kamis (18/7/2024) menanggapi penggerebekan lapak narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, oleh aparat Kepolisian.
Diungkapkan Sahroni bahwa kampung narkoba ini sudah jadi seperti masalah laten di Jakarta, dan sebagai warga asli Jakarta, dirinya mengaku sangat prihatin sekali.
“Isu narkoba di Kampung Bahari itu saja sudah ada sejak tahun 2013, 11 tahun yang lalu. Bahkan saya pun belum jadi anggota Legislatif kala itu,” kata dia.
Bahkan, kata Sahroni, hampir tiap tahun pasti digerebek oleh Kepolisian, tetapi besoknya tetap saja beroperasi lagi. Dan bahkan, operasi yang mereka lakukan kemarin itu memakai cara-cara canggih.
“Jadi kayak (mereka) nggak takut sama aparat. Malah kemarin terungkap kalau mereka beroperasi pakai cara-cara yang lebih canggih lagi,” sebut Legislator Dapil DKI Jakarta 3 yang meliputi Jakarta Utara dan Jakarta Barat itu.
Lebih lanjut, Sahroni meminta Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas sekaligus inklusif terhadap wilayah-wilayah ‘kampung narkoba’ ini. Menurutnya, selain melakukan penangkapan, polisi juga wajib membina para warga yang berpotensi telah terpapar narkoba.
“Saya harap Polda Metro Jaya, BNN, dan pihak terkait lainnya, bisa bina wilayah perkampungan tersebut. Bikin program pemberdayaan agar warganya tidak bergantung hidup pada narkoba lagi. Mau itu UMKM, pelatihan skill, atau apa pun itu. Karena walaupun penangkapan dan pemusnahan barang bukti itu bagus, tetapi tetap tidak akan bisa menyelesaikan masalah jangka panjangnya,” pintanya.
Menurut Sahroni, yang perlu dilakukan (memberantas narkoba) adalah mencabut akar permasalahannya, yakni dengan cara mengubah perilaku masyarakatnya, jauhi mereka dari ketergantungan terhadap narkoba, baik secara fisik maupun ekonomi.
“Dengan adanya tindakan yang tegas dari aparat, maka jika masih ada yang berani terlibat harus hukum berat,” tambahnya lagi.
Sebab menurut dia, masyarakat di wilayah ‘kampung narkoba’ tersebut, biasanya bukan hanya ketergantungan dari aspek konsumsi narkoba saja, tetapi juga perputaran ekonomi dari penjualannya.
“Karena udah jadi semacam budaya buruk di sana, lingkaran setan. Terbiasa beli makan dari uang hasil narkoba. Itu yang harus kita ubah jika ingin tuntaskan masalah ini,” pungkas Sahroni. ***
