BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Sabtu, 18 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaLegislatifPAUD Nonformal Harus Masuk Peta Jalan Pendidikan Nasional, DPR Dorong Revisi Undang-Undang

    PAUD Nonformal Harus Masuk Peta Jalan Pendidikan Nasional, DPR Dorong Revisi Undang-Undang

    -

    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dukung Guru PAUD Nonformal Dapat Pengakuan dan Penghargaan Layak

    JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) nonformal tidak boleh terpisahkan dari peta jalan pendidikan nasional. Menurutnya, PAUD nonformal merupakan fondasi penting untuk tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

    Hal ini disampaikan Lestari saat menerima kunjungan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) di Ruang GBHN Nusantara V, Kompleks DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    PAUD Nonformal: Fondasi Penting Pendidikan Nasional

    Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menyatakan bahwa PAUD nonformal memegang peran krusial dalam membangun fondasi pendidikan anak. “Saya sangat percaya PAUD nonformal merupakan faktor penting untuk meletakkan fondasi dalam rangkaian proses pendidikan bagi setiap anak bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3).

    Rerie menekankan bahwa PAUD nonformal, seperti Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Saat ini, guru PAUD nonformal belum diakui secara resmi dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mereka tidak mendapatkan penghargaan yang layak.

    Guru PAUD Nonformal Belum Diakui dalam Peraturan

    Ketua Umum PP HIMPAUDI, Dr. Betti Nuraini, mengungkapkan bahwa profesi guru PAUD nonformal belum dianggap sebagai bagian dari tenaga pendidik. Akibatnya, mereka tidak diperlakukan setara dengan guru di tingkat pendidikan lainnya. “Guru PAUD nonformal seperti di TPA, KB, dan SPS tidak dianggap sebagai bagian dari pendidik, sehingga tidak mendapatkan penghargaan yang layak,” kata Betti.

    Rerie menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena nomenklatur guru PAUD nonformal belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. Untuk itu, Fraksi Partai NasDem DPR RI berencana mengajak fraksi-fraksi lain di parlemen untuk merevisi undang-undang terkait pendidikan. “Kami akan mengkaji masukan dari HIMPAUDI dan membuat kertas kerja sebagai dasar revisi undang-undang,” ujar Rerie.

    Dukung Revisi Undang-Undang Pendidikan

    Rerie menegaskan bahwa revisi undang-undang pendidikan penting untuk memberikan pengakuan dan penghargaan yang layak bagi guru PAUD nonformal. “Fraksi Partai NasDem akan menginisiasi langkah revisi undang-undang untuk memasukkan nomenklatur guru PAUD nonformal,” tegasnya.

    Selain itu, Rerie juga menyoroti persoalan yang dihadapi oleh dosen ASN Kemendikbudristek. Dalam pertemuan dengan Aliansi Dosen ASN Kemendikbudristek Seluruh Indonesia (ADAKSI), Rabu (6/3), terungkap bahwa tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN belum dibayarkan sejak 2016. Rerie berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini.

    Perhatian Serius untuk Guru dan Dosen

    Rerie menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi oleh guru dan dosen. “Mereka adalah garda terdepan dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing di masa depan,” ujarnya.

    Dengan dukungan revisi undang-undang dan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, Rerie berharap pendidikan di Indonesia dapat semakin maju dan berkualitas. (P-01)

     

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI