JAKARTA, PARLE. CO. ID — Wakil Ketua MPR Eddy SoeparnoEddy Soeparno, menyoroti rencana pemerintah untuk meningkatkan kewajiban penahanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam menjadi 100% selama satu tahun. Kebijakan ini mengalami perubahan signifikan dari sebelumnya yang hanya 30% untuk tiga bulan.
Eddy mengingatkan pemerintah agar tetap mempertimbangkan masukan dan kekhawatiran para pelaku usaha di sektor sumber daya alam yang akan terdampak oleh aturan tersebut.
Stabilitas Keuangan Negara vs. Kelangsungan Usaha
Dalam keterangannya pada Jumat (31/1/2025), Eddy memahami alasan di balik kebijakan ini, terutama untuk menjaga stabilitas keuangan negara, termasuk devisa dan nilai tukar rupiah.
“Namun, sebagai mantan praktisi perbankan dan keuangan selama 26 tahun, saya juga memahami kegelisahan para pelaku usaha yang akan terdampak kinerjanya akibat kebijakan ini,” ungkap Eddy, yang juga menjabat sebagai Pimpinan MPR dari Fraksi PAN.
Menurutnya, perusahaan memiliki berbagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi, seperti pembayaran gaji karyawan, biaya operasional, serta cicilan bank. Dengan penahanan DHE selama satu tahun, perusahaan bisa menghadapi kendala likuiditas yang serius.
Potensi Risiko bagi Pelaku Usaha
Eddy menyoroti bahwa kebijakan ini dapat memaksa perusahaan untuk mencari pinjaman tambahan guna memenuhi kewajiban finansial mereka.
“Jika dana operasional tertahan, perusahaan bisa kesulitan menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan. Pilihan lainnya adalah mengambil pinjaman baru dengan menjadikan DHE sebagai agunan, tetapi ini justru meningkatkan beban operasional akibat tambahan biaya bunga,” jelasnya.
Usulan Jalan Tengah
Sebagai solusi, Eddy mengusulkan agar kewajiban menahan DHE selama satu tahun hanya diberlakukan setelah perusahaan mengalokasikan dana untuk kebutuhan utama mereka.
“Penempatan DHE tetap bisa dilakukan, tetapi setelah dikurangi biaya-biaya utama seperti gaji pegawai, kewajiban bank, dan pembelian bahan baku. Dengan demikian, pelaku usaha tetap dapat menjalankan bisnisnya tanpa tekanan finansial yang berlebihan,” paparnya.
Ia yakin bahwa dengan adanya skema yang lebih fleksibel, pelaku usaha akan lebih menerima kebijakan ini tanpa mengorbankan kelangsungan bisnis mereka. (P-01)