JAKARTA, PARLE.CO.ID — Hamparan laut di utara Papua selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu jalur tuna terbaik di Pasifik. Namun di balik kekayaan itu, geliat industri perikanan yang dulu pernah berjaya kini perlahan meredup. Di sejumlah pulau terluar, nelayan masih bergelut dengan minimnya infrastruktur, lemahnya pengawasan laut, hingga absennya investasi industri pengolahan ikan berskala besar.
Kondisi tersebut mendorong Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal meminta pemerintah segera memperluas program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ke wilayah Papua. Ia menilai langkah itu dapat menjadi pintu masuk untuk menghidupkan kembali kejayaan industri perikanan Papua sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan perbatasan Pasifik.
Robert menyebut sedikitnya ada tiga kawasan strategis yang dinilai layak menjadi prioritas pembangunan KNMP, yakni Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya; Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; serta wilayah Biak Numfor dan Supiori di Papua.
“Wilayah-wilayah ini memiliki sumber daya ikan yang sangat besar, terutama tuna sirip kuning. Kalau dikelola serius, Papua bisa kembali menjadi pusat industri perikanan terbesar di Indonesia timur,” kata Robert di Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Menurut dia, ketiga kawasan tersebut bukan hanya penting sebagai sentra produksi perikanan, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan jalur internasional di Samudra Pasifik.
Robert mencontohkan Pulau Mapia di Supiori yang secara geografis lebih dekat ke Palau dibanding pusat pemerintahan di Papua. Karena itu, ia menilai pembangunan kampung nelayan di wilayah tersebut juga berkaitan dengan penguatan kehadiran negara di kawasan perbatasan.
“Pulau-pulau terluar itu harus hidup. Merah Putih harus berkibar di sana melalui aktivitas ekonomi masyarakat nelayan,” ujarnya.
Di kawasan itu, kata Robert, masyarakat pesisir selama ini menggantungkan hidup dari sektor kelautan dengan komoditas utama berupa tuna, cakalang, kerapu, rumput laut hingga teripang. Namun potensi besar tersebut belum diikuti pembangunan industri pengolahan dan rantai distribusi yang memadai.
Menghidupkan Jejak Industri Perikanan Papua
Robert juga menyinggung masa ketika Papua pernah menjadi salah satu episentrum industri perikanan nasional. Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, perusahaan pengalengan ikan PT Biak Mina Jaya milik Jayanti Group pernah beroperasi di Biak Numfor dan menyerap ribuan tenaga kerja asli Papua.
Saat itu, industri perikanan Papua didukung ribuan rumpon yang tersebar di perairan Pasifik sehingga menjadikan Biak sebagai salah satu pusat pengolahan ikan terbesar di kawasan timur Indonesia.
Selain Biak, Sorong juga pernah menjadi basis ekspor tuna dan cakalang melalui perusahaan negara PT Usaha Mina. Produk hasil tangkapan dari Papua kala itu bahkan diekspor langsung ke Jepang sebelum perusahaan tersebut berhenti beroperasi usai restrukturisasi BUMN perikanan nasional.
“Papua pernah punya industri perikanan besar melalui Jayanti Group, Usaha Mina, hingga West Irian Fisheries. Itu bukti bahwa Papua punya fondasi kuat untuk bangkit lagi,” kata Robert.
Ia menilai program KNMP dapat menjadi penghubung antara sentra produksi nelayan dengan infrastruktur perikanan lama yang masih tersisa di sejumlah daerah Papua.
Illegal Fishing Masih Mengintai
Di tengah besarnya potensi laut Papua, Robert juga menyoroti ancaman illegal fishing yang dinilai masih marak terjadi di kawasan perairan terluar. Lemahnya pengawasan laut disebut membuat sejumlah wilayah rawan dimasuki kapal-kapal tanpa izin.
Ia mengaku menemukan kapal asing yang terdampar di wilayah Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, yang diduga berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal.
Menurut Robert, keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) membuat pengawasan di kawasan utara Papua belum optimal.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menempatkan basis pengawasan laut permanen yang terintegrasi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih di pulau-pulau terluar.
“Kampung nelayan tidak hanya bicara soal ekonomi masyarakat, tetapi juga soal menjaga kedaulatan laut dan sumber daya ikan Indonesia,” ujarnya.
Papua Belum Masuk Daftar KNMP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026 sebagai bagian dari penguatan hilirisasi sektor perikanan nasional.
Namun hingga kini, Papua disebut belum masuk dalam daftar 65 lokasi KNMP yang telah dibangun pemerintah di berbagai daerah Indonesia.
Robert berharap pemerintah segera mengoreksi ketimpangan tersebut dengan menjadikan Papua sebagai salah satu pusat utama pengembangan industri tuna nasional.
“Papua punya sumber daya, sejarah industri, dan posisi strategis di Pasifik. Tinggal bagaimana pemerintah serius membangun ekosistem perikanannya,” kata politikus Partai Golkar tersebut. ***
