BerandaPeristiwaBeijing Kecam Ancaman Sanksi AS Terhadap Bank China Terkait Transaksi Minyak Iran

Beijing Kecam Ancaman Sanksi AS Terhadap Bank China Terkait Transaksi Minyak Iran

Published on

spot_img

China mengutuk ancaman sanksi sekunder AS terhadap dua bank China terkait transaksi minyak Iran. Beijing menyebut tindakan AS ilegal dan sepihak. 

BEIJING, PARLE.CO.ID – Pemerintah China mengecam keras ancaman Amerika Serikat (AS) yang berencana menjatuhkan sanksi sekunder terhadap dua bank besar asal Negeri Tirai Bambu tersebut. Beijing menyebut langkah Washington sebagai tindakan “ilegal” dan sepihak karena tidak memiliki dasar otorisasi dari Dewan Keamanan PBB.

Dikutip dari laporan Anadolu Agency, Kamis (16/4/2026), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan posisi negaranya dalam konferensi pers rutin di Beijing. Ia menyatakan bahwa China menentang segala bentuk sanksi yang melangkahi aturan internasional.

“China menentang sanksi sepihak yang ilegal tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB,” tegas Guo merespons ancaman terbaru dari Washington.

Ketegangan ini bermula setelah Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan pada Rabu (15/4) bahwa pihaknya telah mengirimkan surat peringatan kepada dua bank China. AS mengklaim memiliki kesiapan untuk menjatuhkan sanksi sekunder jika terbukti terdapat aliran dana dari Iran yang melalui akun-akun bank tersebut.

Bessent mengungkapkan bahwa China sebelumnya mengimpor lebih dari 90% minyak Iran, yang mencakup sekitar 8% dari total kebutuhan energi domestik China. Washington meyakini bahwa blokade Angkatan Laut AS di Selat Hormuz akan memaksa China untuk menghentikan pembelian minyak dari Teheran.

AS diketahui telah menerapkan blokade laut di pelabuhan-pelabuhan Iran menyusul kegagalan pembicaraan langsung antara Washington dan Teheran di Pakistan akhir pekan lalu. Pertemuan tersebut semula ditujukan untuk mengakhiri perang yang pecah sejak 28 Februari 2024, namun berakhir tanpa kesepakatan.

Di sisi lain, laporan dari South China Morning Post pada hari Kamis menunjukkan bahwa Beijing mulai mengambil langkah antisipasi ekonomi. China dilaporkan terus melakukan diversifikasi cadangan devisa dan mulai memangkas kepemilikan surat utang pemerintah AS (US Treasury) sepanjang bulan Februari.

Analisis Redaksi Parle.co.id: Babak Baru

Eskalasi ancaman sanksi terhadap sektor perbankan China ini merupakan babak baru “perang dingin” ekonomi antara Washington dan Beijing. Redaksi melihat tiga poin krusial:

Penggunaan sanksi sekunder terhadap bank adalah upaya AS untuk memutus akses China dari sistem kliring dolar global. Jika ini terjadi, dampaknya tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga pada stabilitas perdagangan global.

Bagi China, 8% kebutuhan energi dari Iran adalah angka yang signifikan. Blokade di Selat Hormuz oleh militer AS memaksa Beijing untuk mencari sumber alternatif dalam waktu cepat atau mengambil risiko konfrontasi maritim untuk melindungi jalur pasokan energinya.

Langkah China memangkas US Treasury dan mendiversifikasi devisa menunjukkan bahwa Beijing sudah mengantisipasi serangan finansial dari AS. Ini adalah sinyal bahwa China bersiap menghadapi skenario di mana dolar tidak lagi menjadi instrumen aman dalam cadangan nasional mereka. *****

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...

Ahmad Muzani: Arsip Konstitusi Merekam Perjalanan Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia

Perjalanan Indonesia membangun negara dan demokrasi tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi juga...

More like this

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...