JAKARTA, PARLE.CO.ID — Di tengah berulangnya kasus korupsi, kebijakan publik yang reaktif, dan kemiskinan yang tak kunjung terurai, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai persoalan politik nasional tidak semata bersumber pada individu, melainkan pada lemahnya pendidikan kewarganegaraan yang membentuk cara berpikir publik dan elite politik dalam memahami demokrasi.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan ke-6 yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora, Jumat malam (6/2/2026).

Menurut Fahri, demokrasi Indonesia menghadapi problem struktural karena rendahnya pemahaman terhadap sistem politik, ketatanegaraan, serta relasi antara hak dan kewajiban warga negara.

“Demokrasi mengandaikan warga dan pemimpinnya memahami cara kerja sistem. Tanpa itu, yang berjalan hanyalah demokrasi prosedural—ramai secara elektoral, tetapi miskin kedalaman substansi,” kata Fahri, yang kini menjabat sebagai Wakil Meneteri Perumahan dan Kawasan Permainan (PKP) di pemerintahan Prabowo Subiyanto itu.

Ia menilai, pendidikan kebangsaan atau civic education menjadi instrumen kunci untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung terjebak pada politik jangka pendek, konflik simbolik, dan pertarungan elektoral semata.

Menurut Fahri, absennya pemahaman sistemik membuat publik maupun elite politik lebih mudah menyederhanakan persoalan dengan mencari kambing hitam personal, alih-alih membaca masalah sebagai konsekuensi dari desain sistem politik dan pemerintahan.

“Banyak politisi, anggota dewan, bahkan pejabat publik tidak mampu membedakan mana kegagalan sistem dan mana kesalahan individu. Akibatnya, solusi yang ditawarkan selalu parsial dan dangkal,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR periode 2014–2019 itu menyebut kecenderungan tersebut sebagai kegagalan membaca ‘gambar besar’ demokrasi Indonesia. Fokus berlebihan pada polemik jangka pendek, menurut dia, justru mengaburkan persoalan strategis yang seharusnya dibenahi secara menyeluruh.

“Korupsi terus berulang, kemiskinan tidak pernah benar-benar selesai. Itu bukan semata karena orangnya, tetapi karena kita tidak serius membenahi sistemnya,” kata Fahri.

Dalam konteks politik nasional, Fahri juga menyinggung melemahnya partisipasi publik yang bermakna. Demokrasi, tegas dia, tidak dirancang untuk masyarakat yang pasif dan apatis, melainkan membutuhkan warga negara yang sadar, kritis, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

“Negara demokrasi tidak dibangun untuk warga yang masa bodoh. Ia membutuhkan masyarakat yang peduli dan peka terhadap apa yang sedang terjadi,” ujarnya.

Sebagai Wakil Menteri PKP, Fahri menilai rendahnya literasi kebangsaan turut berdampak pada kualitas kebijakan publik lintas sektor. Banyak kebijakan gagal menyentuh akar persoalan karena disusun tanpa pemahaman utuh atas sejarah, falsafah negara, dan sistem ketatanegaraan.

Ia menegaskan, Partai Gelora akan terus mengaktifkan kajian kebangsaan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran politik yang lebih matang, termasuk pemahaman posisi Indonesia dalam tatanan global.

“Kita perlu memahami mengapa kita sampai pada situasi politik seperti sekarang, dan ke mana sistem ini membawa bangsa ke depan. Tanpa kesadaran itu, demokrasi hanya akan berjalan di tempat,” kata Fahri.

Sikap tersebut mencerminkan upaya Partai Gelora memosisikan diri dalam wacana nasional sebagai kekuatan politik yang mendorong reformasi kualitas demokrasi, bukan sekadar terlibat dalam kontestasi elektoral, demikian politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. ***