JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa persoalan paling mendesak dalam pembangunan perumahan nasional bukan semata soal anggaran atau target pembangunan, melainkan ketiadaan data yang solid dan terintegrasi. Tanpa fondasi data yang jelas, kata Fahri, kebijakan perumahan akan terus berjalan di tempat.
Pernyataan itu disampaikan Fahri saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 The Housing and Urban Development (HUD) Institute di Kawasan BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (14/1/2026). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti serta sejumlah tokoh kebijakan dan akademisi di bidang perumahan dan perkotaan.
Dalam sambutannya, Fahri menyampaikan apresiasi atas peran The HUD Institute selama satu setengah dekade terakhir. Ia menilai lembaga ini konsisten mengawal isu perumahan rakyat, berani masuk ke wilayah kebijakan strategis, dan berfungsi sebagai pengingat bagi pemerintah agar tetap fokus pada persoalan-persoalan mendasar sektor perumahan.
Namun di balik apresiasi tersebut, Fahri menggarisbawahi satu catatan krusial: lemahnya basis data backlog perumahan nasional. “Data backlog perumahan itu tidak pernah benar-benar real. Kita bicara angka 10 juta backlog, tapi basis datanya tidak jelas, kelayakannya tidak terdefinisi, bahkan dokumentasi faktualnya pun tidak tersedia,” ujar Fahri.
Ia menjelaskan bahwa data yang selama ini diperkenalkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut backlog kepemilikan sekitar 10 juta unit. Namun, jika memperhitungkan kondisi rumah tidak layak huni dan permukiman yang tidak memenuhi standar dasar, angka backlog sesungguhnya bisa mencapai sekitar 20 juta unit.
Fahri juga menyoroti adanya “double backlog”, yakni rumah tangga yang secara administratif tercatat memiliki tempat tinggal, tetapi hidup di hunian yang tidak layak atau berada di lingkungan permukiman yang buruk. Selain backlog kepemilikan dan backlog layanan, ia menyebut masih terdapat jenis backlog lain yang kerap luput dari perumusan kebijakan.
Menurut Fahri, ketidakjelasan data telah menjadi hambatan struktural dalam penyelesaian masalah perumahan. Tanpa peta persoalan yang akurat, kebijakan pemerintah berisiko tidak tepat sasaran. “Kalau data tidak clear, sangat sulit membuat kebijakan yang tepat,” katanya.
Program 3 Juta Rumah dan Tantangan Sanitasi
Dalam konteks agenda nasional, Fahri menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah harus tetap dijaga. Ia menilai keberhasilan program tersebut bergantung pada integrasi kebijakan sisi pasokan dan permintaan, percepatan renovasi rumah tidak layak huni, serta penuntasan persoalan sanitasi.
“Saat ini sanitasi terbuka masih berada di kisaran 20 persen. Target kita 2026 Indonesia bebas sanitasi buruk,” ujar Fahri.
Ia mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan lembaga-lembaga pemikir seperti The HUD Institute, tidak hanya dalam bentuk kritik, tetapi juga usulan kebijakan yang konkret dan berbasis data.
“Saya berharap HUD Institute mengurangi kritik dan memperbanyak usulan konkret, terutama dalam memperkuat basis data perumahan nasional,” ucapnya.
Peran HUD Institute
HUT ke-15 The HUD Institute dihadiri Ketua Umum HUD Institute Zulfi Syarif Koto, Ketua Majelis Tinggi Organisasi Suharso Monoarfa, Ketua Dewan Pakar Prof. Harun Al Rasyid Lubis, jajaran pengurus, serta para akademisi dan praktisi yang selama ini berkecimpung dalam isu pembangunan perkotaan dan perumahan rakyat.
Selama 15 tahun, HUD Institute dikenal sebagai salah satu lembaga yang aktif mendorong reformasi kebijakan perumahan dan tata kota, termasuk isu backlog, pembiayaan perumahan, hingga kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. ***
