JAKARTA, PARLE.CO.ID — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan lembaganya akan mengkaji secara mendalam berbagai opsi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), mulai dari pemilihan melalui DPRD, Pilkada langsung, hingga penerapan e-voting. Menurut dia, upaya menekan anggaran pemilu tidak boleh mengorbankan efektivitas, kualitas, dan makna demokrasi itu sendiri.
Berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026), Najamudin mengatakan DPD tidak bisa serta-merta menentukan satu pilihan sistem Pilkada tanpa terlebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Dengan 152 anggota yang mewakili 38 provinsi, DPD memiliki legitimasi konstitusional untuk menyuarakan kepentingan daerah dalam isu krusial tersebut.
“DPD ini punya anggota yang mewakili seluruh provinsi, dengan legal standing dan hak untuk bersuara. Maka terkait isu Pilkada, kami tidak bisa langsung memutuskan. Kami harus mendengar kembali suara masyarakat daerah, apa yang paling tepat dan terbaik bagi mereka,” ujar Najamudin.
Ia mengakui, Pilkada langsung selama ini layak dievaluasi, terutama karena tingginya biaya politik dan besarnya anggaran negara yang harus dikeluarkan. Berdasarkan pengalaman politiknya, Najamudin menilai biaya demokrasi di Indonesia termasuk yang paling mahal.
“Biaya politik di Indonesia itu sangat tinggi. Mulai dari DPRD, pilkada kabupaten/kota, provinsi, sampai pilpres. Mungkin salah satu yang termahal di dunia. Berdasarkan pengalaman empiris saya ikut pemilu berkali-kali, demokrasi langsung memang perlu ditinjau ulang,” kata senator asal Bengkulu tersebut.
Meski demikian, Najamudin menegaskan pandangan tersebut masih bersifat pribadi dan belum menjadi sikap resmi lembaga. Ia menyebut, salah satu gagasan jalan tengah yang pernah ia sampaikan adalah penerapan sistem asimetris, khususnya untuk pemilihan gubernur.
“Secara pribadi, saya pernah menyampaikan bahwa mungkin titik tengahnya ada di level provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga secara rasional koordinasinya lebih mudah jika tidak dipilih langsung. Tapi ini bukan keputusan lembaga,” ujarnya.
Najamudin menekankan bahwa atas nama demokrasi, tidak semua kepala daerah bisa serta-merta dipilih secara tidak langsung. Menurutnya, pemilihan langsung bupati dan wali kota tetap memiliki relevansi kuat, terutama dalam menjaga kedekatan antara pemimpin dan rakyat.
“Tidak bisa juga semua dikembalikan ke sistem tidak langsung. Itu harus dipikirkan secara deliberatif dan asimetris. Sekali lagi, ini ide pribadi. Secara kelembagaan, DPD belum memutuskan apa pun,” katanya.
Menanggapi usulan PDI Perjuangan agar Pilkada tetap langsung namun menggunakan sistem e-voting untuk menekan praktik politik uang, Najamudin menyatakan opsi tersebut juga akan masuk dalam kajian. Ia mengungkapkan, DPD sebelumnya pernah mengemukakan gagasan serupa.
“E-voting memang bisa menjadi salah satu jalan untuk memutus mata rantai politik uang karena mengurangi kontak fisik. Tapi kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan mana yang paling transparan dan paling bebas dari money politics,” ujarnya.
Menurut Najamudin, perdebatan mengenai masa depan Pilkada kini mengerucut pada dua arus besar: keinginan mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau tetap mempertahankan Pilkada langsung dengan pembaruan sistem pemungutan suara.
“Semua opsi itu mungkin. Tugas DPD adalah mengkaji secara mendalam agar demokrasi kita tidak kehilangan makna dan kualitas. Efisiensi itu penting, tapi efisiensi saja tidak cukup jika tidak efektif dan berkualitas,” pungkasnya. ***