BerandaLegislatifIndonesia di Titik Kritis Transisi Energi: Ketergantungan Fosil dan Ancaman Krisis Iklim

Indonesia di Titik Kritis Transisi Energi: Ketergantungan Fosil dan Ancaman Krisis Iklim

Published on

spot_img

Wakil Ketua MPR Desak Percepatan Transisi Energi untuk Hadapi Perubahan Iklim

Ketergantungan Energi Fosil dan Impor Ancam Ketahanan Nasional

JAKARTA, PARLE.CO.ID– Wakil Ketua MPR  Eddy Soeparno, menyatakan Indonesia berada pada titik kritis dalam kebijakan energi nasional. Meski memiliki cadangan energi fosil melimpah, seperti batu bara (cadangan terbesar kedua di dunia) dan gas bumi, Indonesia justru masih sangat bergantung pada impor energi.

Setiap hari, Indonesia mengimpor 1 juta barel minyak mentah senilai 65 juta dolar AS, atau mencapai 23 miliar dolar AS per tahun. Selain itu, 75% pasokan LPG 3kg juga berasal dari luar negeri.

*”Ketahanan energi kita lemah. Kita rentan terhadap gejolak global, seperti saat pandemi COVID-19 ketika pasokan terganggu dan harga melonjak,”* tegas Eddy dalam forum MPR RI Goes to Campus di Universitas Trisakti, Jakarta (3/6/2025).

Realitas Pahit: 61% Pembangkit Listrik Masih Batu Bara, EBT Jauh dari Target

Meski berkomitmen menurunkan emisi karbon dan mencapai dekarbonisasi 2060, realitasnya:

  • 61% pembangkit listrik nasional masih berbasis batu bara.

  • Bauran energi terbarukan (EBT) baru mencapai 17-19%, jauh dari target 23% di 2025.

Eddy menegaskan, transisi energi bukan hanya soal pasokan, tapi juga darurat iklim. Ia menyoroti:

  • Jakarta sering menjadi kota dengan udara terburuk di dunia.

  • Suhu ekstrem 38°C di NTT.

  • Mencairnya salju abadi di Puncak Carstensz.

  • Meningkatnya kasus ISPA di kota besar.

“Ini bukan lagi climate change, tapi climate crisis,” tegasnya.

Solusi Konkret: Dari RUU EBT hingga Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Untuk mempercepat transisi energi, beberapa langkah mendesak diperlukan:

  1. Penyelesaian RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) – Memberikan kepastian hukum bagi investasi energi bersih.

  2. Pensiun dini PLTU batu bara & pajak karbon – Tekan emisi dan beri efek jera pada industri polutan.

  3. Dorongan penggunaan transportasi listrik & kompor induksi – Kurangi ketergantungan LPG subsidi.

  4. Kolaborasi kampus-industri – Hasilkan inovasi energi terbarukan.

“Tanpa payung hukum kuat, kita tak bisa beri insentif atau sanksi. Transisi energi harus terukur,” tambah Eddy.

Peran Kampus & Masyarakat dalam Transisi Energi

Eddy menyerukan peran aktif akademisi dalam memberikan solusi berbasis data dan inovasi.

“Setiap kali kita nyalakan AC atau lampu, kita bicara masa depan energi bangsa. Kampus harus jadi garda terdepan,” pesannya.

Rektor Universitas Trisakti, Prof. Kadarsah Suryadi, menyambut positif seruan ini dan mengingatkan dampak nyata perubahan iklim, seperti banjir global yang semakin sering terjadi. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...