JAKARTA, PARLE.CO.ID – Insiden longsor sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang menelan korban jiwa memicu sorotan terhadap tata kelola sampah di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak segera melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dengan memperkuat pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Peristiwa tersebut kembali mengingatkan bahwa persoalan sampah di ibu kota belum tertangani secara sistematis. Ketergantungan yang tinggi terhadap TPST Bantargebang dinilai membuat risiko lingkungan dan keselamatan terus berulang apabila tidak diimbangi dengan perubahan pola pengelolaan dari hulu.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, mengatakan selama ini pengelolaan sampah Jakarta masih terlalu bertumpu pada penanganan di hilir, khususnya di Bantargebang. Tanpa perubahan pola pengelolaan sejak dari sumbernya, tekanan terhadap fasilitas pembuangan akhir akan terus meningkat.
“Tragedi lagi-lagi terjadi. Persoalan sampah tidak bisa terus diselesaikan di ujungnya. Pengelolaan sudah harus dimulai sejak dari rumah tangga melalui pemilahan dari sumbernya,” ujar Nabilah dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memperkuat program pemilahan sampah dari rumah tangga serta memaksimalkan pemberdayaan bank sampah di tingkat lingkungan. Menurut dia, bank sampah tidak seharusnya hanya menjadi program administratif, tetapi menjadi bagian dari sistem ekonomi sirkular yang berjalan di masyarakat.
“Bank sampah harus diberdayakan secara maksimal. Jika dikelola serius, ini bisa mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir secara signifikan,” kata Nabilah.
Selain itu, Nabilah menilai Jakarta juga perlu mulai menyiapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan di tingkat wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada Bantargebang yang selama ini menanggung hampir seluruh beban sampah ibu kota.
“Jakarta tidak bisa terus bergantung pada satu lokasi pembuangan. Harus ada solusi pengolahan di setiap wilayah agar beban tidak menumpuk di Bantargebang,” ujarnya.
Menurut dia, optimalisasi pengelolaan sampah berbasis wilayah juga perlu diperjelas agar tanggung jawab penanganan tidak terpusat pada satu titik. Tanpa pembenahan menyeluruh, target menjadikan Jakarta sebagai kota global berpotensi terhambat oleh persoalan lingkungan yang belum terselesaikan.
“Kalau kita ingin menuju Jakarta sebagai kota global, maka tata kelola sampah harus modern, terintegrasi, dan dimulai dari hulu. Ini pekerjaan besar yang tidak bisa ditunda,” kata dia.
Nabilah berharap Pemprov DKI Jakarta segera memperkuat strategi pengurangan sampah dari sumbernya sekaligus mempercepat pengembangan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan agar sistem pengelolaan sampah di ibu kota menjadi lebih berkelanjutan. ***
