JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kritik tajam dilayangkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, terhadap lambannya respons pemerintah menangani rangkaian bencana hidrometeorologi di Sumatera. Dalam pandangannya, persoalan keterlambatan bukan sekadar soal teknis penanggulangan, tetapi mencerminkan tata kelola negara yang ia klaim telah terkooptasi kepentingan oligarki dan jaringan ekonomi eksploitatif.
Dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (4/12/2025), Pangi menilai sebagian pejabat publik memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor yang sarat konflik kepentingan, seperti tambang, sawit, mineral, dan kayu. Kondisi itu, menurutnya, membuat mereka kehilangan independensi dalam mengambil keputusan strategis, termasuk saat menghadapi bencana.
“Sulit berharap banyak jika pejabat justru terlibat dalam sektor-sektor eksploitatif. Hampir kebanyakan bermain di tambang, sawit, mineral, kayu. Jadi jangan berharap banyak,” kata Pangi.
Ia menuding jejaring oligarki yang menguasai sumber daya alam telah menyandera struktur kekuasaan negara. Dalam pandangannya, relasi kuasa yang timpang itu berimbas langsung pada efektivitas penanganan bencana dan kualitas kebijakan publik.
“Pejabat kita ini telah menjadi ternak para oligarki dan korporasi, dibekingi para jenderal. Bahkan hakim, jaksa, dan polisi seperti menjadi pegawai oligarki. Jika tidak tunduk, mereka bisa dimaki-maki,” ujarnya.
Pangi juga mengkritik sikap DPR yang dianggap pasif terhadap desakan penetapan status bencana nasional di Sumatera. Ia menyebut keheningan parlemen sangat kontras dengan kecepatan mereka mengesahkan kebijakan yang dinilai menguntungkan kelompok ekonomi besar.
“Untuk teriak soal status bencana nasional saja mereka senyap. Tapi kalau oligarki meminta Omnibus Law atau perpanjangan konsesi, cepat sekali dieksekusi. Rakyat dibuldozer, tapi penderitaan rakyat tidak diperjuangkan,” tegasnya.
Ia menutup kritiknya dengan menyebut Indonesia sedang menghadapi krisis keberpihakan, di mana sebagian pejabat dan elite aparat lebih berpihak pada kepentingan korporasi ketimbang keselamatan publik.
“Negara ini sedang dikendalikan korporasi. Banyak jenderal dan pejabat hanya menjadi boneka oligarki,” katanya.
Pangi mendesak pemerintah pusat mengambil langkah luar biasa untuk percepatan penanganan bencana di Sumatera. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas, bukan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi kelompok tertentu. ***
