JAKARTA, PARLE.CO.ID– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya terhadap program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam 100 hari pertama. Program ini dinilai sebagai langkah paling visioner dalam sejarah pembangunan perumahan nasional.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai, program tersebut mencerminkan keberanian Presiden Prabowo dalam menjawab persoalan mendasar rakyat Indonesia: ketimpangan akses terhadap hunian layak.
“Angka tiga juta itu luar biasa. Dunia akan menoleh ke Indonesia karena program ini disebut dalam situasi normal, bukan dalam keadaan darurat seperti perang atau bencana besar,” ujar Fahri dalam sebuah podcast yang dikutip, Senin (13/10/2025).
Menurut Fahri, ide besar ini berangkat dari hasil kajian Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, yang dibentuk segera setelah kemenangan Prabowo dalam pemilu dan dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo. Satgas tersebut menemukan sejumlah fakta mencengangkan terkait krisis perumahan di Indonesia.
Backlog Ganda Jadi Dasar Program
Fahri mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 6 juta keluarga Indonesia yang tidak memiliki rumah dan saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi ini disebutnya sebagai “double backlog”, gabungan antara backlog kepemilikan dan backlog kelayakan rumah.
“Jadi, ada rakyat kita yang punya rumah tapi tidak layak huni, dan ada juga yang sama sekali tidak punya rumah. Yang paling parah adalah enam juta keluarga yang tidak punya rumah tapi tinggal di rumah tidak layak,” jelas Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu.
Situasi ini, lanjutnya, menunjukkan urgensi dari visi Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah rakyat. Program ini tak hanya menargetkan kepemilikan rumah, tetapi juga penataan kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat, termasuk di sepanjang bantaran sungai dan kawasan pesisir.
Konsep Baru Kementerian PKP
Fahri menjelaskan, hasil rekomendasi Satgas Perumahan mendorong pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang kini menjadi lembaga utama dalam mengawal program ini.
“Nama kementerian ini lahir karena kita tidak hanya bicara rumah, tapi juga kawasan tempat orang hidup. World Bank bahkan menyebut konsepnya sebagai Housing and Urban Development, karena urbanisasi Indonesia terus meningkat,” kata dia.
Diperkirakan, pada periode menuju Indonesia Emas 2045, 80 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Karena itu, kata Fahri, pembangunan rumah vertikal menjadi solusi utama dalam menjawab keterbatasan lahan di kota besar.
Tanah Sosial Dikuasai Negara
Menjawab persoalan mahalnya harga tanah, pemerintah berencana mengambil alih pengadaan lahan untuk proyek perumahan sosial.
“Sejak awal, arahan Bapak Presiden jelas: pembangunan perumahan sosial harus dilakukan di tanah yang dibeli oleh pemerintah, bukan dengan mensubsidi tanah swasta. Ini akan menghemat biaya besar dan memastikan rumah benar-benar terjangkau,” tegasnya.
Fahri menambahkan, program 3 juta rumah ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi transformasi sosial-ekonomi yang akan mengubah wajah perkotaan dan pedesaan di seluruh Indonesia.
“Kalau ini berhasil, maka sejarah akan mencatat, 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya tentang janji, tapi tentang keberanian merevolusi perumahan rakyat,” ujar Fahri menutup pernyataannya. ***
