JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kekhawatiran terhadap rapuhnya tata kelola pangan nasional mencuat setelah temuan mengejutkan di gudang Perum Bulog Surabaya: puluhan ribu ton beras impor menurun mutunya akibat terlalu lama disimpan tanpa distribusi. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyebut kasus ini sebagai “sejarah kelam” pengelolaan cadangan beras pemerintah.
Laporan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang diterima Firman menunjukkan lebih dari 101 ribu ton beras impor menumpuk selama 12 hingga 15 bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 26 ribu ton beras asal Vietnam mulai menguning dan kehilangan kualitas, sementara stok dari Thailand relatif masih baik.
“Ini baru pertama kali sepanjang sejarah bisa terjadi. Bulog tidak bisa disalahkan karena mereka hanya pelaksana. Tanpa perintah pemerintah maupun Bapanas, Bulog tidak berani mendistribusikan,” kata Firman dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/9/2025).
Beras Menurun Mutu, Negara dan Rakyat Dirugikan
Politikus senior Partai Golkar itu menilai persoalan ini bukan sekadar masalah teknis distribusi, tetapi menyentuh inti dari tata kelola pangan nasional. Penumpukan stok hingga kualitasnya menurun, menurutnya, menyebabkan kerugian ganda: keuangan negara merugi, sementara masyarakat terpapar risiko harga pangan yang tidak stabil.
Firman juga mengingatkan bahaya jangka panjang bagi Bulog sebagai lembaga negara. “Kalau tidak segera ada langkah penyelamatan, Bulog bisa semakin lemah,” ujarnya.
Dukungan pada Presiden Prabowo
Di tengah kritiknya, Firman menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan Bulog pada peran strategisnya seperti era Orde Baru.
“Konsep Presiden sangat tepat. Bulog harus difungsikan kembali sebagai buffer stock dan penyangga harga pangan. Kalau perlu diperkuat setara dengan Menteri Pangan, sehingga keputusan bisa lebih cepat dan terarah,” tegas Firman, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.
Desakan Reformasi dan Transformasi Bulog
Menurut Firman, reformasi Bulog mendesak dilakukan. Bukan hanya soal distribusi, melainkan mencakup transformasi menyeluruh: menekan biaya produksi, memperbaiki fasilitas penyimpanan, dan memperkuat manajemen cadangan pangan.
“Kalau Bulog dibiarkan lemah, maka yang rugi bukan hanya lembaga, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu transformasi Bulog harus segera dipercepat, bukan ditunda-tunda lagi,” kata legislator asal Jawa Tengah III itu. ***