BerandaLegislatifPKS Apresiasi Arah Kebijakan Fiskal Prabowo dalam RAPBN 2027

PKS Apresiasi Arah Kebijakan Fiskal Prabowo dalam RAPBN 2027

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 mendapat apresiasi dari kalangan parlemen. Pemerintah dinilai menunjukkan komitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat arah kebijakan fiskal negara.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, mengatakan kehadiran langsung Presiden di hadapan DPR mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi politik yang terbuka kepada publik melalui parlemen.

“Kita mengapresiasi Presiden Prabowo yang secara langsung hadir di DPR untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi politik dan transparansi kepada rakyat melalui parlemen,” kata Habib Aboe Bakar dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah harus diikuti langkah konkret yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli, membuka lapangan pekerjaan, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok.

“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat. Jangan sampai angka makro terlihat baik, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan dan menghadapi tekanan biaya hidup,” ujarnya.

Habib Aboe Bakar juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal negara, khususnya terkait utang pemerintah dan efektivitas belanja negara agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita mendukung pembangunan nasional, tetapi pengelolaan anggaran harus tetap prudent, efisien, dan tepat sasaran. Setiap rupiah APBN harus kembali kepada kepentingan rakyat,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memperkuat sektor pangan, energi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

“Ketahanan pangan, energi, dan penguatan UMKM harus menjadi prioritas. Ini penting agar ekonomi nasional memiliki fondasi yang kuat dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak global,” ucapnya.

Habib Aboe Bakar menegaskan Fraksi PKS di DPR RI akan terus mengawal pembahasan RAPBN 2027 secara kritis dan konstruktif guna memastikan kebijakan fiskal pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan prinsip keadilan sosial. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Hotman Paris Minta Maaf kepada Insan Pers, Jelaskan Kronologi Ucapan “Punya Otak Gak Sih?”

Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada insan pers, seperti...

Yahya Zaini Desak BGN Cabut Moratorium SPPG demi Selamatkan Investasi Mitra MBG

Kebijakan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) berdampak...

Keberadaan Koperasi Merah Putih Jangan Sampai Matikan Warung Kelontong dan UMKM Desa

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi (Kemenkop) segera memperjelas fungsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah...

Sejarah Baru atau Dominasi Berlanjut? Mengulas Sengitnya Jalan Menuju Final Piala Dunia 2026 Antara Spanyol vs Argentina

Partai puncak Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol dan Argentina. Akankah Messi cs cetak sejarah...

More like this

Hotman Paris Minta Maaf kepada Insan Pers, Jelaskan Kronologi Ucapan “Punya Otak Gak Sih?”

Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada insan pers, seperti...

Yahya Zaini Desak BGN Cabut Moratorium SPPG demi Selamatkan Investasi Mitra MBG

Kebijakan moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) berdampak...

Keberadaan Koperasi Merah Putih Jangan Sampai Matikan Warung Kelontong dan UMKM Desa

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi (Kemenkop) segera memperjelas fungsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah...