JAKARTA, PARLE.CO.ID — Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI mendapat sorotan positif dari anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan (Kalsel), Aboe Bakar Alhabsyi. Ia menyebut pidato itu bukan sekadar laporan kinerja, melainkan pernyataan sikap yang memadukan visi, penghargaan terhadap sejarah, dan kesadaran akan tantangan yang dihadapi bangsa.

Bagi Habib Aboe –begitu dirinya biasa disapa, saat diminta tanggapannya disela Pidato Kenegaraan MPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8/2025) ketegasan Presiden dalam menegakkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33, menjadi bukti bahwa nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri bangsa tetap relevan.

“Rumusan founding fathers masih selaras dengan realitas saat ini. Sistem kenegaraan dan perekonomian dalam UUD 1945 tetap sangat reliable di era sekarang,” ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

Ia menilai keistimewaan pidato tersebut juga terletak pada pengakuan terhadap jasa para presiden sebelumnya. Dalam pandangannya, langkah ini memperlihatkan sikap kenegarawanan yang mengutamakan kesinambungan pembangunan lintas rezim.

“Presiden tidak melupakan kontribusi pemimpin terdahulu yang membangun sesuai tantangan zamannya,” tambah Habib Aboe menggarisbawahi keberanian Presiden menyebut masalah-masalah sensitif, mulai dari maraknya korupsi di lembaga pemerintahan, kelangkaan minyak, problem subsidi, hingga ancaman terhadap integritas birokrasi.

Menurutnya, pesan Presiden tentang pentingnya pengawasan kekuasaan adalah peringatan yang tak boleh diabaikan. “Tanpa check and balance, kekuasaan cenderung korup. Prinsip ini harus dijaga demi mencegah penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.

Matan Wakili Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu lantas menyerukan agar semangat kenegarawanan menjadi landasan kebijakan di semua tingkatan pemerintahan. “Setiap langkah pembangunan harus berpihak pada rakyat dan selaras dengan konstitusi,” pungkas Habib Aboe. ***