Ketua MPR ke-15 menilai pembaruan partai politik dan evaluasi demokrasi langsung penting untuk memutus lingkaran setan politik biaya tinggi
Respons atas Pidato Puan Maharani
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota DPR sekaligus Ketua MPR ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap partai politik serta evaluasi mendasar terhadap sistem demokrasi langsung yang berlaku sejak reformasi.
Menurutnya, pernyataan Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI-DPD RI sudah tepat dalam menggugah kesadaran akan peran strategis partai politik.
Partai Politik sebagai Sokoguru Demokrasi
Bamsoet menilai partai politik bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan, tetapi sokoguru kedaulatan rakyat yang menentukan arah bangsa. Ia mendorong partai untuk menjadi kawah candradimuka yang melahirkan kader terbaik melalui rekrutmen terbuka, berbasis meritokrasi, dan memberi ruang bagi anak muda, perempuan, serta tokoh daerah berintegritas.
Perlu Kajian Ulang Demokrasi Langsung
Menurut Ketua DPR ke-20 itu, pembenahan partai politik harus diiringi pembaruan sistem demokrasi. Ia mengusulkan kajian ulang pelaksanaan Pemilu langsung untuk kepala daerah, legislatif, dan presiden dengan model yang lebih efisien secara biaya, namun tetap menjaga legitimasi rakyat serta menekan praktik politik uang.
Biaya Politik Tinggi dan Dampaknya
Bamsoet mengungkapkan, data Transparency International Indonesia (TII) 2024 mencatat lebih dari 60 persen kandidat kepala daerah mengakui beban biaya kampanye sebagai faktor memberatkan. Penelitian LIPI 2023 menunjukkan biaya pencalonan bupati atau wali kota mencapai Rp 20–30 miliar, sedangkan gubernur bisa menembus Rp 100 miliar. Kondisi ini mendorong ketergantungan pada sponsor politik dan membuka celah korupsi.
Ancaman Politik Uang
Bamsoet mengingatkan, politik uang merusak kualitas demokrasi. Bawaslu mencatat 521 laporan dugaan politik uang pada Pemilu 2024 dengan berbagai modus, mulai dari uang tunai hingga janji proyek. Fenomena ini membuat kemenangan kandidat lebih ditentukan oleh modal finansial ketimbang kualitas dan integritas. (P-01)