Ketua MPR ke-15 apresiasi kebijakan Presiden Prabowo berikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto sebagai langkah strategis rekonsiliasi nasional.
Presiden Prabowo Tunjukkan Kepemimpinan Pemersatu, Bamsoet: Ini Langkah Kenegarawanan
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota Komisi III DPR sekaligus Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Langkah tersebut, menurut Bamsoet, mencerminkan karakter kepemimpinan pemersatu yang ditopang oleh keberanian moral dan visi kenegaraan yang jauh ke depan. Di tengah situasi politik yang kompleks, keputusan ini dianggap sebagai titik balik penting menuju rekonsiliasi nasional dan stabilitas politik jangka panjang.
“Abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kekuasaan digunakan untuk merangkul, bukan mengucilkan. Untuk menyatukan, bukan memecah belah,” ujar Bamsoet di Jakarta.
Dukungan DPR dan Peran Strategis Dasco
Bamsoet juga mengapresiasi langkah DPR RI yang menyetujui permintaan pertimbangan Presiden terkait kedua kebijakan tersebut. Ia menyoroti peran penting Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dalam memfasilitasi persetujuan lintas fraksi di parlemen.
“Persetujuan dari seluruh fraksi menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa bangsa ini membutuhkan persatuan elite di tengah ancaman fragmentasi sosial dan tekanan geopolitik global,” jelas Bamsoet.
Sinyal Positif untuk Profesional dan Oposisi
Menurut Bamsoet, keputusan Presiden Prabowo tidak semata langkah politik, melainkan strategi konsolidasi nasional. Abolisi terhadap Tom Lembong, tokoh profesional yang dikenal kritis terhadap kekuasaan, disebut sebagai sinyal positif bahwa pemerintahan terbuka terhadap kontribusi dari luar lingkaran kekuasaan.
Sementara itu, pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dinilai sebagai pembuka ruang dialog yang konstruktif dengan oposisi utama, khususnya PDI Perjuangan, yang selama ini berada di luar pemerintahan.
“Ini bukan tentang kompromi politik, tetapi konsolidasi nasional. Presiden memahami bahwa di tengah tantangan global dan domestik, Indonesia membutuhkan persatuan elite untuk menjaga arah pembangunan menuju 2045,” tegas Bamsoet.
Rekonsiliasi sebagai Pilar Stabilitas Nasional
Dalam perspektif sejarah, Bamsoet menggarisbawahi bahwa politik pengampunan dan rekonsiliasi telah terbukti menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas nasional. Ia mencontohkan kebijakan Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 yang memberikan amnesti kepada tahanan politik Orde Baru sebagai fondasi konsolidasi demokrasi pasca-reformasi.
Kini, Presiden Prabowo dianggap menghidupkan kembali semangat serupa. Langkah tersebut disebut Bamsoet sebagai manifestasi dari kekuatan moral seorang pemimpin yang memahami esensi kekuasaan sebagai alat untuk mempersatukan, bukan untuk memisahkan.
“Sebagaimana Abraham Lincoln menolak mendiskriminasi bekas musuhnya pasca-Perang Sipil Amerika, Prabowo kini mengambil posisi sebagai pemersatu bangsa,” pungkas Bamsoet.
Pemersatu di Tengah Dinamika Politik
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, dan Wakil Ketua Umum FKPPI, Bamsoet melihat bahwa langkah Presiden ini sangat relevan dalam mengarungi tantangan era disrupsi global, baik di sektor ekonomi, politik, maupun pertahanan.
Dengan rekonsiliasi elite dan merangkul semua kekuatan nasional, Indonesia diyakini mampu menjaga keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Bamsoet juga menyerukan agar seluruh komponen bangsa menjadikan keputusan ini sebagai pijakan baru untuk membangun kembali kepercayaan politik dan memperkuat solidaritas nasional. (P-01)