Ketua MPR RI ke-15 ini menegaskan dunia usaha butuh stabilitas dan kepastian yang hanya bisa dicapai dengan sistem pertahanan nasional yang kuat.
Pertahanan Nasional Penentu Arah Ekonomi
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Koordinator Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan & Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa kekuatan pertahanan nasional merupakan fondasi utama dalam menopang ketahanan dan kemajuan ekonomi. Ia menilai dunia usaha membutuhkan kepastian dan stabilitas jangka panjang yang hanya dapat terwujud jika pertahanan nasional kuat dan siap menghadapi segala ancaman.
“Saya sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto, apabila kita bicara ekonomi, jangan pernah lepas dari isu pertahanan. Dunia usaha bergerak kalau ada kepastian, dan kepastian itu lahir dari kekuatan, baik militer, pangan, energi, hingga siber. Tanpa itu, ekonomi kita akan selalu rapuh ketika diguncang krisis global,” ujar Bamsoet usai mengikuti pembekalan Retret Kadin 2025 oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Jakarta, Kamis malam (7/8/2025).
Acara tersebut juga dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, jajaran pengurus pusat Kadin, ketua Kadin provinsi, serta berbagai asosiasi di bawah Kadin.
Penguatan Pertahanan Sebagai Strategi Ekonomi
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menekankan, penguatan pertahanan tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran negara, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi. Ia mengapresiasi langkah pemerintah memodernisasi alutsista, merevitalisasi industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad dan PT PAL, serta memperkuat ekosistem industri strategis nasional.
Ketahanan Pangan: Pilar Pertahanan Nasional
Bamsoet juga menyoroti urgensi membangun ketahanan pangan. Menurutnya, ketergantungan pada impor komoditas strategis seperti beras, jagung, gula, dan kedelai menjadi titik rawan bagi stabilitas ekonomi. Data BPS menunjukkan, jumlah petani di Indonesia menyusut dari 31,7 juta orang pada 2013 menjadi sekitar 29,3 juta pada 2023.
“Ketahanan pangan merupakan bagian dari pertahanan nasional. Kita tidak bisa berharap ekonomi tumbuh kalau logistik pangan rapuh. KADIN siap bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat produksi dalam negeri dan memperluas jaminan pasar bagi petani,” tegasnya.
Mitigasi Ancaman Siber dan Geopolitik
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko strategis dalam dunia usaha, termasuk ancaman siber dan ketidakpastian geopolitik. Laporan internal KADIN menyebut, 68 persen pelaku usaha belum memiliki perlindungan siber memadai, sementara risiko serangan digital terus meningkat.
“Kita butuh literasi pertahanan dalam arti luas. Dunia usaha harus sadar bahwa ancaman itu bukan cuma fisik. Serangan digital bisa lumpuhkan sistem logistik nasional, bisa mengganggu transaksi keuangan, bahkan menakuti investor. Ini harus menjadi perhatian bersama,” pungkas Bamsoet. (P-01)