BerandaLegislatifDPR Tinjau Gudang Bulog Sumut: Stok Beras 63.000 Ton Aman Hingga 5...

DPR Tinjau Gudang Bulog Sumut: Stok Beras 63.000 Ton Aman Hingga 5 Bulan ke Depan

Published on

spot_img

DPR RI pantau stok pangan di Bulog Sumut. Tersedia 63.000 ton beras dan 4,6 juta liter Minyakita, cukup untuk kebutuhan 5 bulan ke depan.

MEDAN, ASATUNEWS.BIZ.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan peninjauan mendadak ke gudang Bulog Sumatera Utara (Sumut) guna memastikan ketahanan stok bahan pangan di wilayah tersebut tetap terjaga. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengawasan ketat terhadap distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Dikutip dari Antara, Anggota Komisi XII DPR RI Ade Jona Prasetyo menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut difokuskan untuk memantau ketersediaan beras dan Minyakita secara langsung di lapangan.

Dari hasil pemantauan di gudang Bulog Sumut, total stok beras saat ini tercatat mencapai 63.000 ton, sementara stok Minyakita tersedia sebanyak 4,6 juta liter. Ade menegaskan bahwa cadangan beras tersebut diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara selama lima bulan ke depan.

“Pemeriksaan itu juga bertujuan untuk memastikan bahan pangan tersebut aman, sehingga tidak terjadi kekurangan di setiap wilayah,” ujar Ade di Medan, Senin (4/5/2026). Selain itu, peninjauan ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang dapat mengganggu stabilitas suplai pangan nasional.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, menambahkan bahwa pemerintah saat ini sangat fokus pada penyediaan bahan pangan untuk menekan fluktuasi harga di pasar. Ia memastikan bahwa stok akan terus diperkuat melalui penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) langsung dari tingkat petani di Sumut.

“Selain stok yang ada, tambahan beras juga dapat diminta dari pusat untuk memperkuat cadangan pangan jika diperlukan,” kata Budi. Peninjauan strategis ini juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Husni, Wakil Ketua DPRD Sumut Ikhwan Ritonga, serta jajaran DPRD Sumut lainnya. ****

Analisis Redaksi Asatunews Intelijen: Komitmen Pemerintah

Ketersediaan stok beras sebanyak 63.000 ton di Sumatera Utara menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga buffer stock menghadapi ketidakpastian iklim. Penggunaan angka 5 bulan ketahanan memberikan pesan psikologis positif bagi pasar untuk mencegah aksi penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Namun, tantangan nyata terletak pada efektivitas penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) lokal di tengah ancaman El Nino yang dapat menurunkan produktivitas lahan. Keberhasilan Bulog Sumut dalam menjaga stok Minyakita sebesar 4,6 juta liter juga menjadi kunci dalam menjaga inflasi kelompok bahan pangan (volatile foods) agar tetap terkendali di wilayah strategis tersebut. *****

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...