JAKARTA, PARLE.CO.ID — Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa situs resmi lembaga legislatif itu kerap mengalami gangguan teknis akibat serangan siber yang masif. Bahkan, bisa dikatakan kalau situs DPR RI menjadi target ribuan upaya peretasan setiap harinya, sehingga pihaknya kadang terpaksa melakukan shutdown demi melindungi sistem internal dari kerusakan lebih lanjut.
“Website DPR itu sangat sering diserang, bahkan bisa ratusan hingga ribuan kali. Serangannya bukan main, banyak sekali yang mencoba meretas,” ujar Indra kepada media d ruan rapat Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Pernyataan ini disampaikan di tengah kritik publik mengenai sulitnya mengakses dokumen legislasi, termasuk draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Banyak pihak menilai, gangguan akses tersebut memperkuat kesan bahwa DPR menutup-nutupi proses legislasi.
Indra membantah tudingan tersebut dan menjelaskan bahwa langkah mematikan sementara situs dilakukan atas rekomendasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta lembaga terkait lainnya, demi menjaga integritas sistem digital DPR.
“Kalau serangannya sudah mencapai level tinggi, kami harus mematikan sistem sementara. Kalau tidak, seluruh sistem kami bisa rusak. Ini dilakukan atas konsultasi dengan lembaga-lembaga yang kompeten,” tegasnya.
Sebelumbya,Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman membantah tudingan bahwa dokumen KUHAP disembunyikan. Ia menegaskan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan publik telah diunggah sesuai prosedur.
“Tidak ada yang kami sembunyikan. Kami selalu mengunggah draf yang kami terima secepat mungkin. Menyebut penyusunan RUU ini ugal-ugalan adalah tudingan yang tidak berdasar,” kata Habiburokhman.
Meski demikian, insiden ini kembali menyoroti pentingnya transparansi digital dan penguatan keamanan siber di institusi publik, terutama di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap keterbukaan informasi legislatif.
