JAKARTA, PARLE.CO.ID — Klaim pemerintah soal cadangan beras nasional yang mencetak rekor tertinggi sejak kemerdekaan tak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan. Di tengah stok yang disebut melimpah, beras justru menjadi penyumbang utama inflasi nasional pada Juni 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi year-on-year (yoy) sebesar 1,87% dengan indeks harga konsumen (IHK) mencapai 108,27 dan inflasi month-to-month (mtm) sebesar 0,19%. Dari angka tersebut, beras menyumbang inflasi sebesar 0,04%, tertinggi dibanding komoditas lainnya seperti cabai rawit dan bawang merah.
“Kondisi ini mencerminkan anomali kebijakan. Terutama karena inflasi tertinggi terjadi di Papua Selatan, yakni sebesar 3,00%, padahal wilayah itu sedang menjadi lokasi prioritas proyek food estate,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Senin (7/7/2025).
Menurut Bhima, harga beras di wilayah Indonesia Timur (Zona 3, yang meliputi Maluku dan Papua) masih jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp13.500–Rp15.800 per kilogram. Harga rata-rata beras di zona tersebut tercatat mencapai Rp19.634/kg pada awal Juni 2025.
“Di Kabupaten Intan Jaya, harga tembus Rp54.772/kg, Puncak Rp45.000/kg, dan Pegunungan Bintang Rp40.000/kg. Ini bukan sekadar mahal, tapi menandakan ketimpangan distribusi pangan yang akut,” ujar Bhima.
Ia menilai distribusi beras yang tidak efisien dan panjangnya rantai pasok menyebabkan harga melambung. Bahkan, banyak gabah kering yang tercecer atau rusak dalam perjalanan menuju wilayah timur Indonesia.
Lebih dari soal distribusi, Celios menyebut ada persoalan struktural dalam politik pangan pemerintah. Direktur Studi Sosio-Bioekonomi Celios, Fiorentina Refani, menyebut kebijakan beras-isasi sebagai akar masalah. Skema ini dianggap memaksa masyarakat timur Indonesia bergantung pada beras, alih-alih memberdayakan pangan lokal yang lebih sesuai secara ekologis dan budaya.
“Ketergantungan ini diperparah oleh alih fungsi lahan besar-besaran untuk industri tambang dan smelter. Di Papua saja, pada 2022 terdapat 108 izin tambang dengan cakupan 637.370 hektare, atau hampir seperlima luas provinsi,” kata Refani.
Refani menambahkan, konsesi tambang dan proyek hilirisasi nikel tidak hanya menggerus hutan, tetapi juga menghancurkan lahan pertanian produktif milik warga. Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap ladang pangan lokal dan akhirnya tergantung pada pasokan beras dari luar pulau.
“Sekitar 85% konsumsi beras Maluku Utara saat ini harus dipasok dari luar, seperti Surabaya dan Makassar. Ini membuat harga tak terkendali dan memunculkan kerentanan pangan baru,” ujarnya.
Menurut Refani, sistem pangan nasional terlalu berfokus pada komoditas tunggal seperti beras tanpa mempertimbangkan kesesuaian lahan dan budaya lokal. Ia menyebut ini sebagai bentuk “kelaparan sistemik” yang direproduksi lewat kebijakan negara. ***
