BerandaLegislatifJohan Rosihan Dorong Tambora Jadi Kawasan Strategis Nasional Berbasis Konservasi dan Kebudayaan

Johan Rosihan Dorong Tambora Jadi Kawasan Strategis Nasional Berbasis Konservasi dan Kebudayaan

Published on

spot_img

Gunung Tambora dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat geowisata, edukasi, dan riset internasional yang mengangkat nilai sejarah, ekologis, dan ekonomi lokal.

Tambora: Simfoni Alam, Sejarah, dan Masa Depan Konservasi

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota MPR  Johan Rosihan, mendorong pemerintah pusat untuk menetapkan Gunung Tambora sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berbasis konservasi dan kebudayaan. Menurut politisi PKS ini, pengakuan tersebut akan menjadi langkah konkret dalam mendorong pelestarian alam, edukasi sejarah, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Johan dalam momen simbolis saat mendaki ke Puncak Tambora setinggi 2.851 mdpl, Rabu (11/6/2025), bersama tim dari Taman Nasional Tambora. Ia menegaskan bahwa Tambora bukan sekadar lanskap wisata, melainkan ruang historis dan ekologis yang layak diangkat ke level internasional.

Usulan Pusat Geowisata dan Riset Internasional

Dalam upayanya mengangkat peran Tambora, Johan mengusulkan dibentuknya pusat interpretasi geowisata dan edukasi sejarah, serta program kolaborasi riset internasional yang dapat membuka mata dunia terhadap pentingnya konservasi kawasan ini.

“Tambora adalah bagian dari narasi dunia. Kita perlu mengubah pendekatan dari sekadar wisata menjadi edukasi dan konservasi yang berkeadilan,” ujarnya.

Letusan Bersejarah yang Terlupakan Sistem Pendidikan

Johan juga menyoroti minimnya pengangkatan letusan besar Tambora tahun 1815 dalam sistem pendidikan nasional. Padahal, peristiwa tersebut tercatat sebagai letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern yang memicu perubahan iklim global.

“Dulu Tambora menyapa dunia lewat letusannya, kini saatnya dunia menyapa Tambora lewat ilmu pengetahuan, pariwisata, dan konservasi,” tutur Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Masyarakat Lokal sebagai Penggerak Ekowisata

Johan menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi dan wisata tidak akan berjalan tanpa peran aktif masyarakat lokal. Keterlibatan mereka, baik sebagai pengelola maupun pengawas, akan memperkuat sistem pelestarian berbasis kearifan lokal.

“Ini bukan hanya tentang alam dan sejarah, tetapi tentang pemberdayaan masyarakat agar ekonomi mereka tumbuh bersama dengan pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ajakan Kolaboratif untuk Pemerintah dan Dunia Usaha

Dalam pernyataan penutupnya, Johan mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal—untuk menjadikan Tambora sebagai model harmoni antara pelestarian alam, pelestarian budaya, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Inilah saatnya kita mengangkat Tambora dalam peta kebijakan nasional dan menjadikannya teladan dalam pengelolaan kawasan strategis yang berwawasan masa depan,” tandasnya. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...