JAKARTA, PARLE.CO.ID — Pemerintah mendorong percepatan pembangunan hunian vertikal bersubsidi sebagai strategi utama mengatasi krisis perumahan di kota-kota besar. Tingginya harga lahan di wilayah perkotaan menjadi tantangan serius dalam penyediaan rumah tapak yang terjangkau.
“Bukan berarti rumah tapak dikorbankan. Itu keliru. Tapi kalau di kota besar, harga tanah mahal, rumah tapak pasti mahal. Maka pemerintah mensubsidi rumah vertikal agar masyarakat bisa tinggal dengan biaya lebih murah,” ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah dalam konferensi pers usai membuka International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Strategi hunian vertikal ini, lanjut Fahri, merupakan bagian dari program nasional pembangunan tiga juta rumah, yang meliputi satu juta rumah di desa, satu juta di kota, dan satu juta di wilayah pesisir. Dari jumlah tersebut, dua juta unit dialokasikan untuk renovasi rumah tidak layak huni, terutama di kawasan perdesaan.
Menurut data pemerintah, sekitar 20 juta rumah di Indonesia saat ini tergolong tidak layak huni berdasarkan standar Sustainable Development Goals (SDGs), Undang-Undang Perumahan, dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Masalah yang ditemukan meliputi sanitasi buruk, ventilasi minim, hingga struktur bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.
“Transformasi kota-kota masa depan harus dilakukan. Hunian vertikal menjadi jawaban atas keterbatasan lahan dan maraknya kawasan kumuh di bantaran sungai maupun pesisir. Pemerintah akan siapkan lahan dan subsidi untuk memindahkan masyarakat dari zona rawan ke permukiman yang lebih aman dan sehat,” tegas Fahri, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019.
Ia menambahkan, pembangunan rumah vertikal bukan sekadar solusi jangka pendek atas kekurangan pasokan perumahan (backlog), tapi juga langkah strategis untuk memperbaiki tata ruang kota, mengurangi kawasan kumuh, serta memperkuat ketahanan terhadap bencana.
“Melalui kebijakan terintegrasi ini, kita ingin membawa perubahan besar dalam wajah kota-kota Indonesia di masa depan,” pungkasnya.
Konferensi ICI tahun ini mengusung tema “Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration”. Forum ini mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor infrastruktur, termasuk perumahan dan perbankan internasional, untuk membahas sinergi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. ***