JAKARTA, PARLE.CO.ID – Di hadapan para pemimpin negara anggota dan mitra lembaga Islamic Development Bank (IsDB) di Aljir, Aljazair, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ((Wamen PKP) RI Fahri Hamzah, menyampaikan sebuah komitmen ambisius membangun tiga juta unit rumah setiap tahun sebagai bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia mempertegas langkah strategis untuk menjadikan sektor perumahan sebagai fondasi pembangunan sosial dan ekonomi.
“Indonesia menghadapi tantangan serius di bidang permukiman. Kami memiliki backlog atau kekurangan perumahan sebanyak 10 juta unit. Selain itu, sekitar 26 juta rumah tergolong tidak layak huni. Ini adalah krisis yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” kita Wamen Fahri, dikutip Sabtu (24/5/2025).
Program yang dijuluki “3 Juta Rumah per Tahun” mencakup pembangunan satu juta unit rumah baru serta peningkatan kualitas dua juta rumah yang sudah ada setiap tahunnya. Langkah ini, menurut Wamen Fahri, dirancang untuk menjawab dua tantangan sekaligus: kebutuhan akan hunian baru dan perbaikan kualitas kehidupan bagi jutaan warga di daerah urban dan rural.
“Ini adalah langkah nyata kami untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial. Kami percaya bahwa rumah yang layak bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga soal martabat manusia,” ujar mantan Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut.
Fokus pada Hunian Vertikal dan Kolaborasi Swasta
Fahri juga mengatan bahwa sebagian besar rumah baru yang direncanakan akan dibangun dalam bentuk hunian vertikal, terutama di kawasan perkotaan yang lahan kosongnya semakin terbatas. Pemerintah menyadari bahwa solusi permukiman ke depan tidak bisa lagi bergantung pada rumah tapak semata, mengingat tekanan demografis dan keterbatasan ruang di kota-kota besar.
Untuk mendorong percepatan realisasi program ini, pemerintah berencana memberikan berbagai insentif bagi sektor swasta. Salah satu skema yang disiapkan adalah subsidi lahan, termasuk kemungkinan pemberian lahan negara dengan biaya nol rupiah, untuk mendorong pengembang membangun rumah susun dengan harga terjangkau.
“Kami ingin menjadikan sektor perumahan sebagai ekosistem yang inklusif dan kolaboratif. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berjalan bersama,” sebut Wamen Fahri.
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
Komitmen tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sosial sebagai prioritas utama. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Sektor perumahan, yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan kronis bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah, kini mendapatkan perhatian penuh. Pemerintah juga akan memperkuat program-program bantuan pembiayaan, termasuk skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi serta kemudahan administratif bagi kelompok rentan seperti buruh informal dan pekerja migran.
Tantangan dan Harapan
Meski program ini terdengar menjanjikan, para analis menilai keberhasilannya akan sangat bergantung pada eksekusi di lapangan, kejelasan regulasi, dan keberlanjutan pembiayaan. Di sisi lain, komitmen politik yang kuat dari pemerintahan Prabowo membuka harapan baru bagi sektor perumahan nasional.
“Target 3 juta rumah per tahun bukan hanya angka statistik. Ini adalah janji kepada rakyat bahwa setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak dan bermartabat,” pungkas Wamen PKP Fahri Hamzah. ***
