BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Sabtu, 18 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaLegislatifPerempuan Harus Jadi Subjek Kebijakan Publik: Seruan Wakil Ketua MPR  dari Padang

    Perempuan Harus Jadi Subjek Kebijakan Publik: Seruan Wakil Ketua MPR  dari Padang

    -

    Lestari Moerdijat dorong peran aktif perguruan tinggi dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada perempuan

    Perempuan Dominan sebagai Pemilih, Tapi Masih Terpinggirkan dalam Kebijakan

    PADANG, PARLE.CO.ID —  Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya keberpihakan terhadap perempuan dalam kebijakan publik, meski jumlah pemilih perempuan mencapai lebih dari separuh populasi. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Kebangsaan bertajuk Kepemimpinan Perempuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa yang digelar di Universitas Negeri Padang (UNP), Kamis (22/5).

    “Berdasarkan data KPU, sekitar 51% dari populasi pemilih adalah perempuan. Namun, keberpihakan suara tidak berpihak pada sesama perempuan,” ujar Lestari yang akrab disapa Rerie. Ia menilai, hal ini mencerminkan masih rendahnya pemahaman perempuan sendiri akan pentingnya kebijakan yang berpihak pada mereka.

    Kebijakan Pro Perempuan Masih Jauh dari Target

    Dalam pidatonya, Lestari menyinggung tentang rendahnya representasi perempuan di parlemen, yang saat ini baru mencapai 21,9% dari target 30% keterwakilan. Padahal, keberadaan perempuan di legislatif sangat penting untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil gender.

    Ia menambahkan, sistem politik yang ada saat ini sering kali masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang dilemahkan dan hanya sebagai pelengkap. Bahkan dalam budaya Nusantara, perempuan kerap ditempatkan dalam ranah domestik semata.

    Peran Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat Kunci Perubahan

    Rerie menekankan pentingnya peran aktif dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun kesadaran publik terhadap urgensi kebijakan yang pro-perempuan. Ia menyebutkan, kampus harus menjadi garda depan dalam menyuarakan pentingnya kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender.

    “Upaya ini harus dilakukan secara masif dan melibatkan semua sektor,” ujar politisi Partai NasDem tersebut. Menurutnya, edukasi publik adalah langkah awal untuk mengubah paradigma bahwa perempuan layak dan mampu memimpin serta membuat keputusan penting dalam pembangunan bangsa.

    Sumatera Barat dan Filosofi Bundo Kanduang Jadi Inspirasi

    Lestari turut mengapresiasi nilai budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi peran perempuan dalam masyarakat melalui filosofi Bundo Kanduang. Baginya, filosofi ini bisa menjadi inspirasi nasional dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan politik.

    “Bundo Kanduang adalah contoh nyata bagaimana perempuan bisa menjadi pemimpin dan pengambil keputusan. Saya harap perempuan-perempuan di Sumatera Barat mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional,” seru anggota Komisi X DPR RI itu.

    Dukungan Perempuan untuk Perempuan: Wujudkan Keseimbangan dalam Kebijakan

    Dengan semakin kuatnya dukungan terhadap keterwakilan perempuan, Lestari Moerdijat berharap akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih adil dan merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Ia menegaskan, perjuangan perempuan tidak hanya soal representasi, tetapi juga soal keadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa.

    “Kita butuh lebih banyak pemimpin perempuan, bukan hanya karena mereka perempuan, tetapi karena mereka mampu dan layak menjadi penentu arah bangsa,” tutupnya. (P-01)

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI