JAKARTA, PARLE.CO.ID – Ketegangan geopolitik yang terus meruncing di berbagai belahan dunia, dari konflik berkepanjangan di Gaza hingga potensi ledakan ketegangan antara India dan Pakistan, menandai fase baru ketidakstabilan global yang tidak bisa lagi direspons dengan pendekatan konvensional.
Pernyataan itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “Mitigasi Geopolitik Indonesia Menghadapi Dampak Perang India-Pakistan”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
“Dunia tidak butuh perang. Terlebih jika melibatkan negara bersenjata nuklir seperti India dan Pakistan. Ini bukan lagi sekadar soal keamanan regional, tapi ancaman terhadap stabilitas global,” kata Hikmahanto.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza yang kian memburuk. Menurutnya, blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.
“Anak-anak di Gaza kini menghadapi kelaparan. Bahkan tokoh sekeras Donald Trump pun mendesak Israel agar membuka akses bantuan. Itu menunjukkan betapa genting situasinya,” ujarnya.
Eskalasi India-Pakistan
Hikmahanto turut menyoroti eskalasi antara India dan Pakistan yang menurutnya bisa meletus kapan saja, dipicu oleh ego dan kepentingan elite politik. Ia memperingatkan bahwa krisis semacam itu bisa berdampak langsung pada perekonomian global.
“Bursa saham di kawasan sempat terguncang karena ketegangan India–Pakistan. Pasar merespons cepat terhadap ketidakpastian. Ini alarm bagi para pemimpin dunia,” tambahnya.
Dalam konteks ini, Hikmahanto melihat peluang bagi Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan penengah. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki kredibilitas dan jaringan komunikasi global yang dapat dimanfaatkan untuk diplomasi damai.
“Pak Prabowo punya akses ke banyak kepala negara. Indonesia bisa menjadi fasilitator atau mengutus tokoh seperti Menlu Retno Marsudi atau Jusuf Kalla untuk menginisiasi misi perdamaian,” jelasnya.
Selain itu, Hikmahanto menekankan pentingnya modernisasi pertahanan nasional. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap impor alat utama sistem persenjataan (alutsista) bukanlah solusi jangka panjang.
“Kita bisa beli, tapi jangan hanya jadi konsumen. Indonesia perlu mengembangkan teknologi pertahanannya sendiri, seperti yang dilakukan Israel yang mampu mengekspor produk militernya,” kata Hikmahanto.
Menutup pernyataannya, ia menggarisbawahi potensi ekonomi yang muncul pascakonflik. Menurutnya, Indonesia harus mempersiapkan BUMN konstruksi untuk ambil bagian dalam proyek-proyek rekonstruksi global.
“Tidak ikut perang, tapi hadir saat rekonstruksi dimulai. Itu cara cerdas memainkan peran. Diplomasi ekonomi harus jadi ujung tombak kita,” tutupnya. ***
