BerandaLegislatifWakil Ketua MPR Dukung Sikap Indonesia di ICJ: Desak Israel Buka Akses...

Wakil Ketua MPR Dukung Sikap Indonesia di ICJ: Desak Israel Buka Akses Kemanusiaan untuk Gaza

Published on

spot_img

Hidayat Nur Wahid Tegaskan Pentingnya Keputusan Tegas ICJ untuk Hentikan Kejahatan Israel

Indonesia di Garda Depan Pembela Palestina, Desak ICJ Ambil Tindakan Nyata

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung penuh pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam sidang Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya Israel membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghentikan kejahatan perang yang terus berlangsung.

“Pernyataan Menlu Sugiono mewakili suara rakyat Indonesia yang konsisten membela kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel,” tegas HNW melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

ICJ Diminta Keluarkan Keputusan Bertaring, Perkuat Resolusi PBB

HNW mendesak ICJ agar tidak ragu mengeluarkan advisory opinion yang tegas, termasuk menjatuhkan sanksi keras jika Israel terus mengabaikan hukum internasional. “Keputusan ICJ harus menjadi dasar hukum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas,” ujarnya.

Ia juga mengkritik sikap Israel yang mengabaikan resolusi PBB sebelumnya (A/REA/WS-1/24) pada September 2024, yang memerintahkan Israel mundur dari wilayah Palestina dalam 12 bulan. Alih-alih mematuhi, Israel justru semakin memperluas pendudukan di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Kunjungan Langsung ke ICJ dan ICC, Dukung Penangkapan Pemimpin Israel

Sebelumnya, HNW bersama delegasi Fraksi PKS DPR/MPR RI telah mengunjungi ICJ dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag pada pertengahan April. Kunjungan ini bertujuan mendorong ICC menjalankan keputusan penangkapan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang.

“Kami mengingatkan ICJ dan PBB agar memastikan pelaksanaan resolusi sebelumnya, termasuk penghentian pendudukan ilegal Israel dalam 12 bulan,” tegas HNW.

Situasi Darurat di Gaza: Blokade Israel Picu Krisis Kemanusiaan

HNW menekankan, blokade total Israel telah memicu kelaparan massal di Gaza. “ICJ harus memastikan keputusannya tidak sekadar jadi resolusi, tapi benar-benar dilaksanakan oleh Israel dengan pengawasan PBB,” tandasnya.

Ia juga mendesak prinsip keadilan universal ditegakkan, termasuk membuka akses bantuan kemanusiaan untuk mencegah genosida di Gaza. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Edi Purwanto Soroti Empat Titik Lemah Keselamatan Pelayaran, dari Regulator hingga Konsumen

Rangkaian kecelakaan kapal penumpang di perairan Indonesia kembali menyoroti persoalan keselamatan pelayaran yang dinilai...

RUU Reforma Agraria Disepakati ke Paripurna, DPR Soroti Pembatasan Penguasaan Tanah Korporasi

Upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat penyelesaian konflik agraria memasuki tahap baru setelah...

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

Legislator PKS Apresiasi Polda Jatim Tangani Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 tidak hanya menyangkut pencarian dan pertolongan korban,...

More like this

Edi Purwanto Soroti Empat Titik Lemah Keselamatan Pelayaran, dari Regulator hingga Konsumen

Rangkaian kecelakaan kapal penumpang di perairan Indonesia kembali menyoroti persoalan keselamatan pelayaran yang dinilai...

RUU Reforma Agraria Disepakati ke Paripurna, DPR Soroti Pembatasan Penguasaan Tanah Korporasi

Upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat penyelesaian konflik agraria memasuki tahap baru setelah...

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...