BerandaLegislatifKesenjangan Pendidikan Perempuan Desa vs Kota: Tantangan dan Solusi untuk SDM Unggul

Kesenjangan Pendidikan Perempuan Desa vs Kota: Tantangan dan Solusi untuk SDM Unggul

Published on

spot_img

Data BPS 2024: Hanya 6% Perempuan Desa Kuliah, Bagaimana Menutup Kesenjangan?

Pentingnya Pendidikan Perempuan untuk SDM Nasional yang Berkualitas

JAKARTA, PARLE.CO.ID– Wakil Ketua MPR  Lestari Moerdijat (Rerie), menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci membebaskan perempuan dari belenggu tradisi dan memaksimalkan potensi mereka. Pemikiran RA Kartini ini, menurutnya, masih relevan hingga kini.

Data BPS 2024 mengungkap kesenjangan besar: hanya 6% perempuan desa yang mengenyam pendidikan tinggi, sementara di perkotaan angkanya 14%. Faktor sosial-budaya dinilai sebagai penghambat utama.

Kesenjangan Global dan Perlunya Aksi Nyata

Tidak hanya di Indonesia, UNESCO (2024) mencatat 122 juta anak perempuan di dunia tidak bersekolah, dan perempuan mendominasi dua pertiga dari 765 juta orang dewasa buta huruf.

Rerie, anggota Komisi X DPR RI, mendesak langkah konkret untuk:

  1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan.
  2. Mengatasi kendala sosial-budaya di desa melalui edukasi konsisten.
  3. Kolaborasi pemangku kepentingan (pusat, daerah, masyarakat) untuk mewujudkan kesetaraan ala Kartini.

Meneladani Kartini untuk Kesejahteraan Merata

Rerie menyerukan agar nilai-nilai perjuangan RA Kartini diimplementasikan dalam kebijakan dan gerakan sosial. “Pendidikan perempuan bukan hanya urusan keadilan, tapi investasi SDM untuk kesejahteraan nasional,” tegasnya. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...