Presiden Prabowo Subianto Menjamin Komitmen pada Reformasi, Menolak Dwifungsi TNI, dan Menekankan Pentingnya Transparansi dalam Pembahasan UU TNI dan RUU Polri
TNI Aktif Tidak Bisa Duduki Jabatan di BUMN
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa prajurit TNI aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penegasan itu disampaikan saat berdiskusi dengan tujuh jurnalis di perpustakaan pribadinya pada Minggu (6/4/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung santai tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa hanya pensiunan TNI yang dapat masuk ke BUMN karena status mereka sudah menjadi warga sipil. “TNI aktif tidak bisa masuk BUMN. Yang boleh hanya pensiunan TNI. Pensiunan TNI adalah warga sipil juga. Jika sudah sipil, tidak boleh ada dikotomi TNI atau bukan TNI. Semua patriot dengan hak yang sama,” ungkapnya.
Pembatasan Penugasan TNI di Kementerian
Selain soal BUMN, Prabowo juga menyinggung batasan keterlibatan TNI dalam kementerian. Ia menjelaskan bahwa TNI aktif hanya bisa bertugas di 14 kementerian yang memang memiliki hubungan kerja langsung dengan militer.
Dalam konteks reformasi birokrasi, Presiden Prabowo juga menekankan perlunya pendekatan baru terhadap penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Sekarang untuk ASN kita terapkan kontrak seperti TNI, yakni bersedia ditempatkan di mana saja,” kata Prabowo, menekankan pentingnya fleksibilitas dan kesiapan bertugas di medan sulit.
UU TNI 2025 Fokus pada Perpanjangan Usia Pensiun
Ketika ditanya tentang Undang-Undang TNI 2025 yang menuai kritik publik karena dianggap menghidupkan kembali dwifungsi TNI ala Orde Baru, Prabowo memberikan klarifikasi tegas. Ia menolak anggapan bahwa ada niat untuk mengembalikan peran ganda TNI di ranah sipil.
“Saudara bisa membuka catatan sejarah dan membaca bahwa saya adalah bagian dari ABRI yang menghendaki perubahan dan mendukung reformasi. Karena itu saya tidak akan mengkhianati reformasi,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa esensi utama dari UU TNI 2025 adalah soal perpanjangan usia pensiun. Menurutnya, pembaruan tersebut diperlukan agar regenerasi kepemimpinan dalam tubuh TNI bisa lebih stabil. “Sangat sulit bagi TNI untuk berkembang sebagai organisasi jika setiap beberapa tahun kita harus ganti Panglima karena terbatas usia pensiun. Tidak ada agenda lain,” lanjutnya.
Prabowo Jamin Transparansi RUU Polri
Isu transparansi dalam pembahasan UU TNI 2025 juga menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai prosesnya tidak terbuka dan menimbulkan kekhawatiran bahwa RUU Polri akan mengalami hal serupa. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kejelasan informasi kepada publik.
“Saya menerima ada publik yang khawatir karena membaca naskah RUU yang tidak resmi, dan tidak mendapatkan naskah RUU yang resmi,” kata Prabowo. Ia pun berkomitmen untuk memastikan keterbukaan dalam pembahasan RUU Polri. “Saya akan bantu pastikan transparansi proses RUU Polri, dan pastikan naskah RUU yang resmi diedarkan berkala untuk diikuti oleh publik,” tegasnya. (P-01)
