Rapat dengan DEN Fokus pada Penguatan Industri Tekstil, Sepatu, dan Furniture
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025). Rapat ini difokuskan pada penguatan sektor industri padat karya, dengan instruksi Presiden untuk melakukan deregulasi besar-besaran guna meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor-sektor seperti tekstil, produk tekstil, sepatu, dan furniture.
Deregulasi untuk Meningkatkan Daya Saing
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan harmonisasi tarif dan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat penanganan isu dumping di sektor tekstil dan produk tekstil. “Kita akan merespons barang yang di-dumping melalui tindakan anti-dumping. Selain itu, pemerintah akan membentuk satgas untuk percepatan penanganan,” ujar Airlangga usai rapat.
Sektor tekstil dan produk tekstil menjadi perhatian utama karena menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari USD2 miliar. Presiden Prabowo juga mendorong agar sektor padat karya dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memudahkan perizinan dan pemberian insentif.
Revitalisasi Mesin Produksi dan Kredit Investasi
Untuk menjaga daya saing industri, pemerintah menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi. Selain itu, disediakan kredit investasi senilai Rp20 triliun dengan subsidi bunga 5 persen untuk sektor padat karya, termasuk tekstil, sepatu, makanan dan minuman, serta furniture.
“Kita berharap sektor padat karya ini bisa ditangani dengan baik, sehingga lapangan kerja baru dapat tercipta. Dengan adanya EU CEPA, industri ini diharapkan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Tindak Lanjut dan Pengawasan Deregulasi
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa arahan Presiden akan segera ditindaklanjuti melalui rapat terbatas dalam waktu dekat. “Ratas akan dilaksanakan minggu depan untuk memastikan langkah-langkah deregulasi dapat segera diumumkan. Ini akan mengurangi hambatan bagi industri yang ingin masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut juga menekankan pentingnya pengawasan bersama agar deregulasi dapat berjalan efektif. “Deregulasi ini akan mengurangi korupsi, meningkatkan efisiensi, dan membangun ekosistem perekonomian yang lebih baik,” tegasnya. (P-01)
