Eddy Soeparno: Pemberantasan Korupsi Pertamina Momentum Perbaikan Tata Kelola BBM Bersubsidi
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan dukungan penuh terhadap tekad Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas kasus korupsi, termasuk dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018–2023.
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Minggu (2/3/2025), Eddy menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga masyarakat luas. “Jika terbukti bahwa selama ini masyarakat membeli bahan bakar minyak (BBM) oplosan, ini adalah kerugian besar bagi rakyat,” ujarnya.
Prabowo Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi
Presiden Prabowo sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik korupsi di tubuh Pertamina. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan memastikan penegakan hukum berjalan secara tegas.
“Lagi diurus itu semua ya. Lagi diurus semua. Oke! Kami akan bersihkan! Kami akan tegakkan (hukum). Kami akan membela kepentingan rakyat,” kata Prabowo di Jakarta.
Menurut Eddy, pernyataan Presiden tersebut merupakan angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia yakin bahwa Prabowo akan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. “Dalam 15 tahun terakhir, Presiden selalu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam setiap program dan visi-misinya,” ujar Eddy.
Momentum Perbaikan Tata Kelola BBM Bersubsidi
Eddy juga mengusulkan agar kasus dugaan korupsi di Pertamina dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola produksi dan distribusi BBM, terutama yang bersubsidi. Ia menekankan bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut produk impor, tetapi juga produk yang disubsidi pemerintah.
“Kasus ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat tata kelola produksi, pengolahan, serta distribusi BBM, termasuk payung hukum yang mengatur hak masyarakat dalam membeli BBM bersubsidi,” jelas Eddy.
Optimisme terhadap Pengawasan Internal BUMN
Eddy optimistis bahwa dengan perhatian dan pengawasan ketat dari Presiden, seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga negara lainnya akan memperkuat sistem pengawasan internalnya. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
“Kami optimistis segenap BUMN dan lembaga negara akan memperkuat sistem pengawasan internalnya untuk mencegah musibah serupa di masa mendatang,” pungkasnya. (P-01)
