JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menghadapi sejumlah kritikan tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada Rabu (12/2/2025). Rapat yang seharusnya berakhir pukul 16.30 WIB, molor hingga satu jam lebih karena berbagai pertanyaan dan kritik yang dilontarkan para anggota dewan.

Basuki, yang akrab disapa “Pak Bas”, terpaksa meninggalkan rapat lebih awal karena harus terbang ke IKN untuk persiapan pertemuan investor keesokan harinya.

Kritik yang dilontarkan tidak menyasar pada efisiensi anggaran, melainkan pada efektivitas pembangunan IKN. Giri Ramanda Kiemas dari Fraksi PDIP mempertanyakan apakah pembangunan IKN sudah sesuai dengan kebutuhan. Ia mencontohkan beberapa negara yang gagal memindahkan ibu kotanya, seperti Myanmar, yang hancur karena pemerintahnya terlalu bernafsu.

“Brasilia di Brasil mungkin berhasil, tapi Canberra butuh 14 tahun untuk memindahkan parlemennya dari Melbourne,” ujar Giri. Ia menekankan bahwa pembangunan IKN harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari kegagalan.

Kekhawatiran Pembangunan IKN Hanya Proyek Ambisi Jokowi

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Taufan Pawe menyoroti pembangunan IKN yang dinilainya hanya sebagai proyek ambisi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). “Saya khawatir alur berpikir Pak Jokowi hanya sebatas keinginan, bukan kebutuhan,” ujar Taufan. Ia menilai pembangunan IKN yang ditargetkan selesai pada 2028 justru akan menjadi beban bagi Presiden Prabowo. “Ini menjadi beban bagi Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo,” tambahnya.

Sementara itu, Dede Yusuf dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan strategi pemerintah dalam menarik masyarakat ke IKN. “Bagaimana mendatangkan masyarakat ke IKN? Apakah mereka benar-benar menetap atau hanya sekadar berwisata?” tanya Dede. Ia juga mempertanyakan alokasi anggaran dan efektivitas pembangunan bertahap IKN.

Menanggapi hal ini, Basuki menjelaskan bahwa perpindahan kementerian dan aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan secara bertahap. “Kami sedang membuat skenario dengan Kementerian PAN dan RB untuk menentukan kementerian mana yang perlu dipindahkan terlebih dahulu,” jawab Basuki.

Tantangan dan Harapan untuk Masa Depan IKN

Meski mendapat banyak kritik, Basuki tetap optimis dengan pembangunan IKN. Ia menegaskan bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap dan terencana untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Namun, tantangan besar tetap menghadang, terutama dalam menarik masyarakat dan memastikan IKN tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang nyata.

Anggota DPR lainnya juga menekankan pentingnya pembelajaran dari kegagalan negara lain dalam memindahkan ibu kota. Mereka berharap pemerintah dapat lebih transparan dan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembangunan IKN. “Kita harus belajar dari pengalaman negara lain agar IKN tidak hanya menjadi proyek ambisi, tetapi benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” tegas Giri. (P-01)