JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengingatkan agar Pemerintah, melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH), tidak mengurangi kualitas layanan bagi jamaah haji 1445 H/2025 M meskipun kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan.
HNW menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan standar pelayanan haji. “Kami mengimbau Kemenag dan BPH untuk tetap optimis dan bekerja cerdas dalam menjaga serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji,” ujarnya.
Kesepakatan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR
Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama dan Kepala BPH, disepakati bahwa penyelenggaraan haji tahun 2025 harus tetap berkualitas tinggi meskipun terjadi pemangkasan anggaran. “Alhamdulillah, rapat kerja menghasilkan kesimpulan bahwa efisiensi anggaran di Kemenag dan BPH tidak akan mengurangi kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” kata HNW usai rapat, Selasa (4/2).
HNW menjelaskan bahwa pelaksanaan haji tahun 2025 masih menjadi tanggung jawab Kemenag, sementara BPH akan memberikan dukungan. Mulai tahun 2026, BPH akan sepenuhnya mengambil alih penyelenggaraan haji dari Kemenag.
Dampak Efisiensi Anggaran pada Kemenag dan BPH
Kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak pada Kemenag dan BPH. Kemenag ditargetkan untuk melakukan efisiensi sebesar Rp14,2 triliun, termasuk di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Sementara itu, BPH harus menghemat anggaran sebesar Rp85,9 miliar.
Meski demikian, HNW menegaskan bahwa efisiensi ini tidak boleh mengorbankan kualitas layanan haji. “Kami telah membantu Pemerintah dalam menurunkan biaya haji tahun ini, dan Keppres Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) akan segera terbit,” ujarnya.
Amanah Pelayanan Haji bagi Jamaah Indonesia
HNW menekankan bahwa pelayanan haji yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia adalah amanah dan marwah bangsa. “Kami mengingatkan agar kualitas layanan dan penyelenggaraan haji tidak berubah atau menurun, apalagi mengulangi masalah-masalah tahun sebelumnya. Ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo,” tutupnya. (P-01)
