BerandaPeristiwaPDIP Minta KPK Fokus Prosedur Hukum Terkait Praperadilan Hasto Kristiyanto

PDIP Minta KPK Fokus Prosedur Hukum Terkait Praperadilan Hasto Kristiyanto

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak mengeluarkan opini terkait praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto. Sekretaris Jenderal PDIP tersebut menggugat penetapan status tersangkanya oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Saya kira KPK tidak perlu membuat opini,” ujar politikus PDIP, Aria Bima, saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Fokus pada Profesionalitas

Aria Bima meminta KPK untuk fokus menjalankan tahapan hukum yang berlaku dan bertindak profesional dalam menangani kasus tersebut.

“Jadi saya berharap KPK bertindak secara profesional tidak perlu harus mendahului hal-hal yang sifatnya normatif prosedural,” katanya.

Keputusan Praperadilan Di Tangan Hakim

Ia juga menegaskan bahwa keputusan praperadilan sepenuhnya berada di tangan hakim. Upaya hukum seperti praperadilan adalah hak setiap tersangka yang harus dihormati oleh semua pihak.

“KPK juga menghormati hak-hak seorang Hasto untuk mengajukan praperadilan. Karena itu adalah prosedur hukum. Nanti kalau KPK menang, kita hormati. Kalau Pak Hasto menang, kita hormati,” lanjut Aria.

Aria mengingatkan pentingnya saling menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak perlu menciptakan opini berlebihan terkait proses hukum yang sedang berjalan.

KPK Tegaskan Tidak Gentar

Sebelumnya, KPK menyatakan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan dari Hasto Kristiyanto. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa gugatan praperadilan adalah hal yang biasa dihadapi oleh lembaga antikorupsi.

“Tidak apa-apa, itu bukan kali ini saja. Hal yang biasa tersangka melakukan atau menggugat praperadilan kepada KPK,” ujar Asep di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

Menurut Asep, KPK telah menghadapi berbagai upaya hukum serupa sebelumnya, dan hal ini tidak akan memengaruhi kinerja maupun profesionalitas KPK dalam menangani kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan Hasto Kristiyanto. (P-01)

 

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Jama’ah Muslimin Protes Keras Candaan Presiden AS yang Menyinggung Nama “Muhammad”

Pimpinan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Imaam Yakhsyallah Mansur (Foto: Dok. pribadi) Jakarta, parle - Jama'ah Muslimin...

Suherman Saleh Desak KPK Usut Dugaan Pungli di BPN Jakarta Utara

Jakarta, parle — Wartawan senior Suherman Saleh mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan...

Pagu KDMP Rp 850 Juta per Gerai Jadi Sorotan, Pemborong di Kediri Mengaku Rp 80 Juta Belum Dikembalikan

Kediri, parle — Nilai pagu pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang disebut hanya...

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Terjaring OTT KPK, Uang Rp 1 Miliar Disita

Jakarta, parle — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam...

More like this

Jama’ah Muslimin Protes Keras Candaan Presiden AS yang Menyinggung Nama “Muhammad”

Pimpinan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Imaam Yakhsyallah Mansur (Foto: Dok. pribadi) Jakarta, parle - Jama'ah Muslimin...

Suherman Saleh Desak KPK Usut Dugaan Pungli di BPN Jakarta Utara

Jakarta, parle — Wartawan senior Suherman Saleh mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan...

Pagu KDMP Rp 850 Juta per Gerai Jadi Sorotan, Pemborong di Kediri Mengaku Rp 80 Juta Belum Dikembalikan

Kediri, parle — Nilai pagu pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang disebut hanya...