JAKARTA, PARLE.CO.ID – Wacana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara, kembali mencuat setelah disinggung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Dia menyebut kementerian ini bertujuan memperbaiki sistem perpajakan, cukai, dan mengatasi kebocoran penerimaan negara.
“Ada banyak program yang sedang dan akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran, termasuk melalui perbaikan sistem perpajakan dan cukai,” ujar Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024) kemarin.
Hashim menyebut nama Anggito Abimanyu, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (WamenKeu), sebagai kandidat kuat Menteri Penerimaan Negara. Menurut Hashim, posisi Anggito sebagai wakil menteri saat ini, hanya bersifat sementara.
“Beliau (Anggito), akan diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara untuk menangani pajak, cukai, royalti dari pertambangan, dan sumber penerimaan lainnya,” imbuhnya lagi.
Hashim sebelumnya mengungkap bahwa Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden (Wamen) Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar untuk meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penerimaan negara lebih optimal, sesuai visi besar Asta Cita,” tambah Hashim.
Rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini merupkan bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo, tepatnya pada poin kedelapan yang membahas penguatan penerimaan negara. Sayangnya, wacana ini sempat meredup usai pengumuman Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2024.
Dimana kabinet beranggotakan 48 menteri tersebut, dan tidak mencantumkan Kementerian Penerimaan Negara dalam nomenklaturnya. Namun, sinyal pembentukan kementerian baru ini kembali menguat seiring pernyataan Hashim di berbagai kesempatan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo terkait pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Jika direalisasikan, kementerian ini akan menjadi terobosan baru untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui langkah-langkah yang lebih terintegrasi dan strategis. ***
