BerandaPeristiwaBamsoet Kembali Ingatkan Pentingnya Pembentukan Angkatan Siber

Bamsoet Kembali Ingatkan Pentingnya Pembentukan Angkatan Siber

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo kembali mengingatkan pentingnya Indonesia membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Siber. Pembentukan TNI Angkatan Siber merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian pertahanan, mengurangi ketergantungan pada pihak asing, serta menghadapi ancaman yang semakin berkembang.

Terlebih, posisi geopolitik Indonesia sangat rawan, karena berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris yakni Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam lima perjanjian pertahanan kekuatan (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya. Di sisi lain, juga berada di arena pertarungan geopolitik Rusia, China, dan Amerika.

“Dunia saat ini sudah memasuki era digitalisasi di mana operasi militer dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Karenanya, sudah waktunya bangsa Indonesia membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat TNI. Keberadaan Angkatan Siber nantinya akan memperkuat tiga matra TNI yang telah ada, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” ujar Bamsoet dalam memperingati HUT ke-79 TNI di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Dijelaskan, sejumlah negara telah mempersiapkan diri menghadapi perang generasi V siber dengan center of gravity pada data dan informasi. Semisal, Amerika Serikat yang dikenal memiliki pasukan siber paling kuat, yaitu US Cyber Command. Mereka bertugas melindungi jaringan militer dan melakukan operasi siber ofensif.

Selain itu, National Security Agency (NSA) juga terkenal dengan kemampuan intelijen siber-nya. China memiliki unit siber di bawah PLA yang ahli dalam spionase siber dan serangan terhadap infrastruktur kritis negara lain. Serangan siber China sering terkait dengan pencurian informasi teknologi dan militer.

Rusia juga telah memiliki beberapa unit siber di bawah FSB dan GRU. Pasukan siber Rusia terlibat dalam operasi canggih dan sulit dilacak, termasuk serangan terhadap pemilu di berbagai negara. Selain itu, Korea Utara, memiliki pasukan siber Bureau 121, yang terkenal dengan serangan siber agresif untuk tujuan finansial melalui ransomware dan pencurian cryptocurrency.

Iran memiliki pasukan siber yang sering melakukan serangan terhadap infrastruktur kritis di Timur Tengah dan negara-negara Barat, terutama dalam spionase dan sabotase siber. Begitu pula dengan Inggris, memiliki National Cyber Force Inggris yang berperan penting dalam melindungi jaringan nasional dan melakukan operasi siber ofensif, bekerja sama dengan badan intelijen dan militer.

“Pembentukan TNI Angkatan Siber adalah langkah maju dalam menghadapi ancaman pertahanan masa depan yang lebih kompleks dan beragam. Karenanya, diperlukan perencanaan dan strategi yang matang, kolaborasi lintas sektor yang kuat, serta dukungan sumber daya yang memadai. Selama Angkatan Siber belum terbentuk, langkah bijak untuk saat ini adalah memperkuat satuan atau lembaga siber yang sudah ada dalam menjaga kedaulatan siber Indonesia,” tandas Bamsoet. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...

Peluncuran Buku Anotasi KUHAP 2025, Komisi III DPR Dorong Keseragaman Penafsiran dan Penguatan Kepastian Hukum

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 memasuki fase krusial setelah regulasi baru...

More like this

Insiden JPO Tendean Jadi Alarm Keselamatan, DPRD DKI Minta Audit Infrastruktur Publik

Insiden alat berat yang tersangkut di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Tendean menunjukkan bahwa...

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Charles Honoris: Penentuan Penerima Harus Tepat Sasaran

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya...

Sari Yuliati: Reformasi Hukum Nasional Bergantung pada Implementasi KUHAP

Reformasi hukum nasional tidak akan memberikan dampak nyata hanya dengan lahirnya peraturan baru. Yang...