JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota MPR dari Kelompok DPD, Al Hidayat Samsu menilai wacana pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang sebagai kebijakan yang tidak masuk akal. Menurutnya, langkah ini bukan hanya tidak rasional, tetapi juga merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang semakin membebani dunia akademik.
“Ketika peran utama perguruan tinggi adalah mencetak generasi unggul yang siap bersaing secara global, menambah tanggung jawab mereka dengan mengelola tambang bukanlah solusi yang tepat. Ini justru berisiko merusak integritas dan kredibilitas akademik,” tegas Al Hidayat dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Revisi UU Minerba dan Kontroversi
Wacana ini muncul dalam revisi Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu poin kontroversial dalam revisi tersebut adalah pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Al Hidayat menyayangkan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, alih-alih menghadirkan kebijakan pro-rakyat, masyarakat justru dihadapkan pada wacana yang dinilai tidak logis.
Kritik terhadap Pernyataan Menteri ESDM
Al Hidayat juga mengkritik pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyebut bahwa pemberian kewenangan ini adalah bagian dari distribusi ke masyarakat, bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak dapat diterima secara logis. Ia mencontohkan kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan sebelumnya, seperti Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Usaha Besar dan UMKM.
“Jika kebijakan yang lebih sederhana seperti pelibatan UMKM saja tidak berjalan optimal, bagaimana mungkin kita percaya bahwa pemberian kewenangan mengelola tambang kepada perguruan tinggi akan berhasil?” tanya Al Hidayat.
Beban Tambahan bagi Perguruan Tinggi
Al Hidayat menegaskan bahwa wacana ini bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi sudah berjuang dengan keterbatasan sumber daya, dan menambahkan tanggung jawab mengelola tambang hanya akan memperburuk situasi.
“Alih-alih memberikan tanggung jawab tambahan yang tidak relevan, pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan sistem pendidikan tinggi, mengurangi beban administrasi dosen, serta meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Alternatif Solusi yang Lebih Adil
Al Hidayat menawarkan beberapa alternatif kebijakan yang dinilai lebih adil dan efektif:
- Peningkatan Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Pendidik: Pemerintah harus memprioritaskan pencairan tunjangan kinerja yang tertunda, meningkatkan gaji, dan mengurangi beban administratif yang berlebihan.
- Program Beasiswa untuk Masyarakat Sekitar Tambang: Perusahaan tambang dapat diwajibkan menyediakan beasiswa bagi siswa dari daerah sekitar tambang agar mereka dapat menempuh pendidikan di universitas terbaik dan kembali berkontribusi di daerahnya.
- Menjaga Independensi Akademik: Perguruan tinggi harus tetap menjadi pengawas kebijakan publik dan penjaga independensi akademik, bukan terlibat dalam pengelolaan tambang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Potensi Konflik Kepentingan dan Kerusakan Lingkungan
Al Hidayat mengingatkan bahwa pemberian kewenangan mengelola tambang kepada perguruan tinggi berpotensi merusak integritas akademik dan menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, hal ini juga dapat membungkam suara kritis akademisi terhadap eksploitasi sumber daya alam yang merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.
“Usulan RUU Minerba ini adalah contoh nyata dari kebijakan yang tidak berpihak pada pendidikan dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi tenaga pendidik yang hanya menuntut peningkatan kesejahteraan dan penguatan kualitas pendidikan, bukan tambahan beban yang absurd,” pungkasnya.
Wacana pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang dinilai sebagai kebijakan yang tidak rasional dan berpotensi membebani dunia akademik. Alih-alih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik dan menjaga independensi akademik. Kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, seperti program beasiswa untuk masyarakat sekitar tambang, dapat menjadi solusi yang lebih tepat. (P-01)
