JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mendukung pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Hal ini ia sampaikan saat memimpin Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR pada Senin (2/12/2024).

Dalam rapat tersebut, dibahas susunan keanggotaan Badan Pengkajian MPR periode 2024–2029 serta Rancangan Program Kerja 2025. Ibas, yang juga bertindak sebagai koordinator Badan Pengkajian, menekankan pentingnya mengkaji apakah kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintah telah mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Komposisi pimpinan Badan Pengkajian MPR RI juga disahkan dalam rapat tersebut. Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP terpilih sebagai Ketua, didampingi Wakil Ketua yang terdiri dari Andi Iwan Darmawan (Gerindra), Hindun Anisah (PKB), Tifatul Sembiring (PKS), dan Benny K. Harman (Demokrat).

Fokus Pengkajian: Desentralisasi, Ekonomi, dan Tantangan Global
Ibas menyoroti berbagai isu strategis yang perlu menjadi perhatian Badan Pengkajian. Salah satu fokus utamanya adalah evaluasi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Ia mempertanyakan apakah desentralisasi telah berjalan efektif atau masih membutuhkan perbaikan signifikan.

“Bagaimana dampak otonomi daerah terhadap kesatuan negara dan keadilan sosial? Apakah sudah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat?” ujar Ibas, menggarisbawahi perlunya jawaban konkret atas pertanyaan ini, sebagaimana dikutip dari mpr.go.id, Rabu (4/12/2024).

Selain itu, Ibas juga menekankan pentingnya mengkaji kebijakan ekonomi nasional agar selaras dengan prinsip keadilan sosial. Menurutnya, MPR dapat memberikan rekomendasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat, seperti kemandirian di bidang energi, pangan, dan air, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Bagaimana kita bisa memastikan kebijakan ekonomi berpihak pada rakyat, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendukung keberlanjutan ekonomi nasional?” tanyanya.

Isu lain yang turut menjadi sorotan adalah dampak globalisasi terhadap kebijakan nasional. Ibas menekankan perlunya pengkajian mendalam tentang bagaimana Indonesia dapat menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik internasional, serta perkembangan teknologi dan inovasi di sektor keuangan.

“Peran MPR sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dunia,” jelas Ibas.

Harapan untuk Masa Depan Bangsa
Di akhir rapat, Ibas menyampaikan harapan agar Badan Pengkajian MPR RI dapat berkolaborasi untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Ia menegaskan bahwa hasil kajian yang relevan dan aplikatif akan memperkuat posisi MPR sebagai lembaga negara yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Semoga MPR RI dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan penguatan kebangsaan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia yang kuat di tahun 2045 dan menjadi negara maju di abad 21,” tutup Ibas penuh optimisme. (P-01)