Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai peluang investasi pengusaha China di Indonesia terbuka lebar di sektor strategis, namun wajib kedepankan transfer teknologi.
Prospek bisnis bagi para investor global, termasuk para pengusaha asal China, dinilai masih sangat besar dan terbuka lebar di Indonesia. Peluang investasi ini sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional yang terus meningkat di berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, hilirisasi mineral, energi baru terbarukan, baterai, otomotif, hingga ekonomi digital yang membutuhkan dukungan modal serta teknologi tinggi.
Dikutip dari Pers Rilis, Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan bahwa hubungan antara Indonesia dan China saat ini telah bertransformasi secara signifikan.
“Hubungan Indonesia dan China hari ini sudah bergerak dari sekadar mitra dagang menuju mitra strategis yang ikut menentukan arah masa depan ekonomi nasional. Ini peluang besar yang harus dikelola dengan baik dalam memperkuat kepentingan nasional Indonesia,” ujar Bamsoet usai bertemu dengan Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong, di kediaman resmi Duta Besar di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pula Atase Kepolisian Kedutaan Besar China untuk Indonesia, Yang Chunyan.
Sebagai informasi, Bamsoet sendiri terlibat langsung dalam ekosistem bisnis yang bermitra dengan korporasi Tiongkok. Ia merupakan salah satu shareholder dari JIO Distribusi Indonesia (JDI), pemegang merek mobil Jeep BAIC di Indonesia yang bekerja sama dengan Beijing Automotive Group Co. Ltd. Selain itu, ia juga terlibat dalam pengembangan taksi terbang listrik otonom EHang 216-S buatan China, serta konsorsium bersama PT Sheng Wei New Energy Technology dan Beijing Jianlong Heavy Industry Group untuk membangun smelter nikel dan pabrik baja di tanah air.
Ketua DPR RI ke-20 sekaligus Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan data perdagangan terbaru sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan hubungan ekonomi kedua negara. Nilai ekspor Indonesia ke China sepanjang 2025 tercatat mencapai sekitar US$ 67,04 miliar, dengan komoditas utama berupa besi baja, batu bara, nikel, minyak sawit, serta berbagai mineral strategis lainnya.
Sebaliknya, angka impor Indonesia dari China menyentuh US$ 87,54 miliar, yang didominasi oleh pasokan mesin-mesin industri, peralatan elektronik, kendaraan, hingga teknologi manufaktur. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih banyak mengirimkan komoditas mentah atau setengah jadi, sementara China mendominasi pasokan produk manufaktur bernilai tambah tinggi.
Meski demikian, Bamsoet mengakui kedekatan ekonomi ini memberikan dampak nyata pada kebijakan hilirisasi domestik. “Salah satu contoh paling nyata dari kedekatan ekonomi Indonesia – China terlihat pada pengembangan industri hilirisasi nikel. Investasi perusahaan-perusahaan China di Sulawesi dan Maluku Utara mendorong Indonesia menjadi produsen nikel terbesar dunia sekaligus pemain utama rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Dalam data perdagangan tahun 2025, ekspor nikel Indonesia ke China mencapai sekitar US$ 7,86 miliar,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak menjadi sekadar pemasok bahan baku mentah dan pasar bagi komoditas industri asing. Tantangan utama pemerintah ke depan adalah memastikan setiap jalinan kerja sama strategis mampu menghasilkan transfer teknologi, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri.
“Setiap proyek strategis harus memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi rakyat. Investasi asing harus menjadi instrumen untuk memperkuat industri nasional, bukan membuat kita semakin bergantung. Transfer teknologi, riset bersama, penguatan tenaga kerja nasional dan keterlibatan industri lokal wajib menjadi prioritas dalam setiap kerja sama strategis,” tegas Bamsoet yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran.
Menutup keterangannya, Bamsoet mengingatkan pentingnya Indonesia menjaga keseimbangan geopolitik di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kendati hubungan dengan China krusial bagi pertumbuhan ekonomi, posisi tawar Indonesia di kancah internasional harus tetap diperkuat dengan memperluas kerja sama dengan kekuatan global lainnya seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, India, hingga Uni Eropa.
“Politik luar negeri bebas aktif harus menjadi fondasi utama. Indonesia harus mampu bekerja sama dengan semua kekuatan ekonomi dunia tanpa kehilangan independensi dan kepentingan nasional. Kerja sama strategis harus menghasilkan kedaulatan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Analisis: Menakar Kedalaman Investasi China Antara Ketergantungan Ekspor Komoditas dan Proteksi Industri Lokal
Pernyataan Bambang Soesatyo (Bamsoet) pasca-pertemuan dengan Dubes China Wang Lutong menggarisbawahi paradoks ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia dalam kerja sama bilateral dengan Tiongkok:
Dilema Defisit Struktur Perdagangan: Meskipun investasi Tiongkok sukses mendongkrak posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia melalui hilirisasi di Sulawesi dan Maluku Utara, data perdagangan tahun 2025 merekam adanya defisit yang nyata bagi Indonesia. Defisit neraca perdagangan yang mencapai US$ 20,5 miliar (ekspor US$ 67,04 miliar berbanding impor US$ 87,54 s.d. miliar) mengonfirmasi peringatan Bamsoet. Indonesia masih berada pada posisi rantai pasok bawah yang mengekspor material setengah jadi (intermediate goods) seperti feronikel atau nikel murni senilai US$ 7,86 miliar, sementara kembali mengimpor barang jadi manufaktur dan mesin teknologi tinggi dari China dengan nilai yang jauh lebih besar.
Urgensi Pengawasan Regulasi Kontrak Investasi: Penekanan Bamsoet mengenai klausul wajib transfer teknologi (transfer of technology) dan riset bersama mencerminkan kritik tajam terhadap model investasi sektor pertambangan saat ini yang sering kali bersifat enclave (eksklusif dan minim keterkaitan dengan ekonomi lokal). Tanpa adanya ketegasan regulasi dari pemerintah untuk memaksa investor asing menyerap tenaga kerja lokal di level manajerial-teknis dan melakukan alih teknologi, investasi raksasa tersebut hanya akan memperpanjang ketergantungan modal dan teknologi jangka panjang.
Diversifikasi Geopolitik Demi Keamanan Ekonomi: Langkah Bamsoet mengingatkan pentingnya implementasi politik luar negeri bebas aktif dengan merangkul blok ekonomi lain seperti AS, Uni Eropa, Jepang, dan India adalah strategi mutlak hedging (lindung nilai) ekonomi. Ketergantungan yang terlalu pekat pada satu negara (Tiongkok) di sektor hilirisasi mineral kritis membuat ekonomi Indonesia sangat rentan terhadap guncangan stabilitas politik dalam negeri China maupun dinamika perang dagang global. Diversifikasi mitra investasi menjadi kunci utama agar posisi tawar Indonesia tetap mandiri dan berdaulat dalam menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri. ****

