SEMARANG, PARLE.CO.ID — Pemerintah pusat menilai Jawa Tengah menjadi salah satu daerah paling siap menjalankan Program Nasional 3 Juta Rumah. Kesiapan itu ditopang oleh validitas data pertanahan, tata kelola lahan, serta berbagai insentif daerah untuk mempercepat akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin (18/5/2026).
Menurut Fahri, kesiapan data menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program pembangunan rumah rakyat yang tengah didorong pemerintah pusat. Ia menyebut Jawa Tengah memiliki salah satu basis data pertanahan terbaik di Indonesia.
“Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database tanahnya paling bagus,” kata Fahri Hamzah.
Ia menjelaskan, pemerintah membutuhkan data yang akurat agar penyaluran bantuan perumahan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang membutuhkan rumah layak huni.
Kesiapan tersebut dinilai menjadi modal penting bagi percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
Di sisi lain, Taj Yasin menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh kebijakan pusat untuk menekan angka backlog perumahan yang hingga kini masih tinggi.
Berdasarkan data akhir Triwulan I 2026, backlog perumahan di Jawa Tengah tercatat mencapai 1.051.656 unit. Kondisi itu, kata dia, membutuhkan intervensi besar yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ujar Taj Yasin.
Sebagai upaya mengurangi backlog, Pemprov Jawa Tengah terus mengalokasikan dukungan melalui APBD, bantuan keuangan desa, hingga program bantuan sosial perumahan.
Pada 2025, penanganan rumah layak huni di Jawa Tengah mencapai 17.510 unit. Sementara pada 2026, pemerintah daerah menargetkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 5.000 unit rumah.
Jawa Tengah juga mencatat capaian tinggi dalam sektor pembiayaan rumah subsidi nasional. Realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sepanjang 2025 mencapai 24.470 unit dengan nilai Rp2,9 triliun, menempatkan provinsi tersebut di posisi kedua nasional.
Sedangkan selama Januari hingga April 2026, realisasi KPR FLPP mencapai 4.613 unit dengan nilai Rp550,3 miliar dan berada di peringkat ketiga nasional.
Untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian, pemerintah daerah juga menerapkan berbagai insentif, termasuk pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 100 persen.
Hingga saat ini, realisasi kebijakan PBG nol rupiah di Jawa Tengah tercatat mencapai 14.123 unit, sementara pembebasan BPHTB terealisasi sebanyak 1.320 unit.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” kata Taj Yasin.
Selain mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah, Pemprov Jawa Tengah juga menjalankan program daerah bertajuk “1 KK 1 Rumah Layak Huni” melalui gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan” yang mengedepankan kolaborasi dan gotong royong masyarakat.
Program tersebut diperkuat dengan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah baru untuk mengurangi backlog, relokasi warga terdampak bencana, hingga pengembangan rumah apung bagi kawasan pesisir yang terdampak rob.
Melalui berbagai langkah itu, Jawa Tengah menargetkan diri menjadi salah satu motor utama percepatan penyediaan rumah layak huni di Indonesia. ***
