KENDARI, PARLE.CO.ID— Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menekankan pentingnya penanganan sanitasi dan perumahan secara terintegrasi dalam kunjungan kerjanya ke Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Kamis (5/3/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mempercepat penataan kawasan permukiman sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hunian di daerah, dengan fokus pada kesehatan masyarakat dan solusi atas keterbatasan lahan perkotaan.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Asrun Lio, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, serta sejumlah pejabat kementerian yang mendampingi rombongan wakil menteri.
Dalam arahannya, Fahri menegaskan bahwa persoalan sanitasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perumahan karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Menurut dia, kualitas sanitasi yang buruk berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, termasuk risiko stunting.
“Sanitasi adalah isu publik yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Karena itu, penanganannya harus terintegrasi dengan pembangunan kawasan permukiman,” ujar mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini.
Selain itu, Fahri mendorong pemerintah daerah untuk menata kawasan perkotaan melalui pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun serta pengembangan kawasan berbasis transportasi atau Transit Oriented Development (TOD). Model ini dinilai menjadi solusi efektif atas keterbatasan lahan di kota-kota yang terus berkembang.
“Pemerintah juga menargetkan renovasi sekitar 400 ribu rumah secara nasional pada 2026, termasuk penataan kawasan pesisir dan kawasan kumuh,” terang Fahri.
4.318 Unit Masuk Kategori Tak Layak Huni
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran memaparkan kondisi perumahan di kotanya. Dengan luas wilayah sekitar 271,76 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 375.829 jiwa (sekitar 116.592 kepala keluarga), dari total 89.668 unit rumah yang tercatat, sekitar 85.350 unit tergolong layak huni, sementara 4.318 unit masih masuk kategori tidak layak huni.
Dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah secara nasional, Pemerintah Kota Kendari telah menjalankan sejumlah program percepatan. Sepanjang 2025, sebanyak 7.534 unit rumah menerima bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi 2.277 unit rumah pertama.
Pemkot Kendari juga membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu serta korban bencana melalui dukungan anggaran dari berbagai pihak. Sepanjang 2025, sebanyak 196 unit rumah telah dibangun, termasuk 11 unit untuk korban bencana.
Untuk 2026, pemerintah kota mengusulkan pembangunan 1.200 unit rumah tidak layak huni melalui program BSPS Kementerian PKP, dengan 512 unit telah dialokasikan pada tahap pertama, serta usulan 51 unit rumah di kawasan kampung nelayan melalui program BSPS Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Siska menyampaikan apresiasi atas kunjungan Fahri yang dinilai memberikan arahan strategis dalam penanganan kawasan kumuh dan pengembangan perumahan di daerah.
Kehadiran Pusat Jadi Dorongan Penting
Hal senada disampaikan Sekda Sulawesi Tenggara Asrun Lio, yang menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi dorongan penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pembangunan perumahan serta penataan kawasan permukiman di Sulawesi Tenggara.
Pertemuan tersebut ditutup dengan sesi diskusi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membahas langkah konkret percepatan pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di wilayah tersebut. ***
