Anggota Komisi XII DPR Beniyanto Tamoreka dorong penguatan tata kelola nikel di Morowali agar hilirisasi tetap sehat, kompetitif, dan berkelanjutan bagi ekonomi.
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, menekankan pentingnya penguatan tata kelola industri nikel nasional, khususnya di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah. Langkah ini dinilai krusial agar proses hilirisasi mineral tetap berjalan sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
Menurut Beniyanto, Morowali kini telah bertransformasi menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di dunia. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ekosistem yang terbentuk memberikan manfaat luas bagi perekonomian daerah maupun nasional.
“Morowali telah berkembang menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di dunia. Karena itu, negara perlu memastikan bahwa ekosistem industri yang terbentuk tetap terbuka, kompetitif, dan memberikan manfaat luas,” ujar Beniyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Keseimbangan Investasi dan Kepentingan Nasional
Beniyanto menyoroti bahwa kawasan industri nikel telah menjadi episentrum pengembangan mineral strategis Indonesia. Hal ini memerlukan pengawasan kuat serta keseimbangan antara daya tarik investasi dan kepentingan nasional.
Meskipun hilirisasi nikel adalah bagian inti dari transformasi ekonomi dan transisi energi, ia mengingatkan bahwa percepatan pembangunan smelter harus dibarengi dengan prinsip transparansi dan kepastian regulasi.
“Hilirisasi tidak hanya berorientasi pada volume produksi, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan nilai tambah jangka panjang,” tegasnya.
Menjaga Daya Saing Global
Lebih lanjut, penguatan koordinasi lintas kementerian serta peningkatan standar keberlanjutan menjadi faktor penentu agar Indonesia tetap unggul dalam rantai pasok mineral kritis global. Hal ini sangat relevan di tengah dinamika geopolitik energi dan persaingan global di sektor baterai serta kendaraan listrik.
DPR RI melalui Komisi XII berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan kebijakan hilirisasi berjalan seimbang, mencakup perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Penguatan tata kelola di kawasan industri nikel bukan hanya isu daerah, melainkan bagian dari upaya menjaga daya saing Indonesia di tengah persaingan global,” pungkas Beniyanto. (P-01)
