Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyebut hibah kapal patroli Rp200 miliar dari Jepang perkuat keamanan laut Indonesia. Simak urgensi perawatan dan SDM-nya.

JAKARTA, PARLE.CO.ID  – Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menegaskan bahwa hibah kapal patroli dari Pemerintah Jepang memberikan keuntungan nyata bagi penguatan keamanan laut Indonesia. Kapal senilai lebih dari Rp200 miliar (1,9 miliar yen) tersebut dinilai sangat relevan untuk menghadapi kompleksitas ancaman di wilayah perairan nasional.

Menurut Nurul, karakter kapal yang cepat dan lincah sangat dibutuhkan oleh TNI Angkatan Laut (AL) untuk melakukan patroli rutin dan meningkatkan respons terhadap ancaman yang dinamis.

“Kalau kita lihat dari kebutuhan lapangan, kapal patroli seperti ini jelas membantu. Wilayah laut kita luas sekali, sementara ancaman di lapangan itu sifatnya cepat dan dinamis,” ujar Nurul Arifin di Jakarta, Rabu (11/2).

Menekan Angka Pelanggaran di Laut

Kehadiran kapal ini diharapkan mampu memperkuat eksistensi negara di titik-titik rawan. Nurul menyoroti berbagai potensi pelanggaran yang masih sering terjadi, mulai dari penyelundupan, perompakan, pencurian kekayaan alam, hingga penyusupan kapal asing.

Dengan manuver tinggi yang dimiliki kapal hibah tersebut, TNI AL diyakini akan lebih efektif dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain fungsi keamanan, Nurul juga melihat sisi efisiensi anggaran. Hibah ini mengurangi beban pengadaan alutsista baru, sehingga memberikan dampak positif bagi keuangan negara.

Catatan Penting: Perawatan dan SDM

Meski menyambut baik bantuan ini, Nurul Arifin memberikan catatan kritis terkait keberlanjutan operasional kapal. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dalam hal pemeliharaan.

“Sekarang kita terbantu, itu tidak bisa dipungkiri. Ke depan harus dipikirkan juga soal perawatan, suku cadang, dan kesiapan SDM kita,” tegasnya.

Ia meminta agar hibah ini juga disertai dengan alih pengetahuan (transfer of knowledge) dan pelibatan industri pertahanan dalam negeri agar kapal dapat beroperasi optimal dalam jangka panjang.

Kerangka Politik Luar Negeri

Terkait kerja sama bilateral, Nurul menekankan bahwa hubungan dengan Jepang harus tetap berada dalam koridor politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ia berharap kerja sama pertahanan ini dapat mempererat hubungan kedua negara sekaligus memperkuat kapasitas nasional.

Sebelumnya, dalam rapat kerja tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/2), Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan telah menyepakati penerimaan hibah kapal patroli ini setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.

Keamanan Laut Kita Makin Tangguh!

Indonesia baru saja mendapat suntikan kekuatan baru untuk menjaga samudera. Hibah kapal patroli senilai lebih dari Rp200 miliar dari Pemerintah Jepang resmi diterima untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut.

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menyebut kapal yang lincah dan cepat ini adalah jawaban tepat untuk luasnya wilayah laut kita yang rawan penyelundupan hingga pencurian kekayaan alam. Tak hanya soal keamanan, hibah ini juga jadi langkah efisiensi anggaran negara yang strategis.

Namun, ada catatan penting: Bantuan bukan sekadar menerima. Nurul mengingatkan bahwa kunci keberlanjutannya ada pada perawatan yang konsisten, ketersediaan suku cadang, dan kesiapan SDM kita dalam mengoperasikannya. Jangan sampai kapal canggih ini hanya tangguh di awal, tapi meredup karena kurang pemeliharaan.

Ini adalah bukti nyata kerja sama internasional yang tetap berpegang teguh pada prinsip politik bebas aktif demi menjaga kedaulatan NKRI. (P-01)