DENPASAR, PARLE.CO.ID — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah menegaskan pentingnya percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Bali. Ia menyebut, sebagai etalase Indonesia di mata dunia dengan kunjungan wisatawan asing mencapai 6,5 juta orang per tahun, Bali harus menampilkan wajah terbaik melalui penataan permukiman berstandar internasional.

“Bali bukan hanya destinasi wisata, tapi cerminan Indonesia di mata global. Karena itu, kawasan pesisir harus tumbuh menjadi kampung nelayan modern, higienis, sekaligus menarik wisatawan,” ujar Fahri dalam pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (3/10/2025).

Fahri mendorong desain hunian vertikal berupa rumah bersusun dua hingga tiga lantai di kawasan perkotaan, dengan tetap menjaga nilai budaya lokal. Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu rumah dan hingga 1 juta unit ke depan, termasuk penataan kawasan kumuh seluas 12 kilometer persegi di Bali mulai 2025.

Di sisi lain, Gubernur Wayan Koster menekankan bahwa banjir besar akibat curah hujan tertinggi dalam 70 tahun terakhir menjadi momentum memperkuat tata permukiman. Menurutnya, seluruh rumah yang rusak akibat bencana sudah tertangani, jalan dan jembatan tengah diperbaiki, serta empat sungai besar akan diaudit dan direhabilitasi.

“Bali masih memiliki 33.086 RTLH, terutama di Karangasem. Dari jumlah itu, lebih dari 12 ribu rumah akan dibantu melalui APBN. Target penyelesaian kami tetapkan hingga 2029 dengan dukungan APBN, APBD, CSR, dan gotong royong ASN,” kata Koster.

Pemerintah provinsi juga menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal lemah. Koster optimistis, tambahan alokasi anggaran perumahan pada 2026 akan mempercepat penyelesaian RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli. “Bali harus tampil sebagai wajah terbaik Indonesia,” tegas Gubernur Bali, Wayan Koster. ***